PELAYANAN PTSP MEJA HUKUM
·    Permohonan waarmaking surat-surat
·    Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
·    Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset
·    Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
·    Permohonan pendaftaran surat kuasa
·    Permohonan legalisasi surat
·    Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144
·    Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
·    Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
·    Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI
·    Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum
·    Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan

PELAYANAN PTSP MEJA PIDANA
·    Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik
·    Menerima pendaftaran permohonan praperadilan
·    Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi
·    Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
·    Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
·    Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan danmenyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
·    Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan
·    Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti
·    Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
·    Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
·    Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk
·    Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan
·    Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI NO.06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, tanggal 30 Desember 2014, bahwa untuk pengiriman surat permohonan delegasi/ bantuan panggilan/ pemberitahuan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Batang dapat dilakukan melalui:

1. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

2. Dikirim langsung atau via Pos ke Pengadilan Negeri Batang dengan alamat Jalan Brigjend slamet Riyadi No. 5 Batang

2. Telephone/ Fax  : (0285) 391106

3. E-mail  : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Catatan: Permohonan delegasi yang disampaikan melalui Fax dan e-mail tetap harus mengirimkan Asli Surat Permohonan Delegasi ke alamat Pengadilan Negeri Batang yang tersebut diatas.

Delegasi Masuk

Delegasi Keluar

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas berarti harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke semua layanan pengadilan.
Ada banyak bentuk diskriminasi yang kerap terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun sebagai para pihak. Mulai dari belum memadainya sarana dan prasarana serta disain arsitektur pengadilan yang kurang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, ditolak kapasitas hukumnya karena aparatur pengadilan belum mengerti tentang disabilitas dan kebutuhannya, sampai dengan kurang tersedianya media informasi atau metode komunikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk bisa mengakses pengadilan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, telah mengamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih, berkaitan dengan kekhususannya. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas ( Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang menentukan bahwa difabel adalah pemegang hak, dan negara berkewajiban untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.