Juda Agung Ucap Sumpah Jabatan Sebagai Anggota Dewan Komisioner Ojk Di Hadapan Ketua Ma

Jakarta - Humas: Juda Agung mengucap sumpah jabatan sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ex officio Bank Indonesia (BI) di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. pada Selasa (23/9) di Ruang Kusumaatmadja, Lantai 14 Gedung Tower Mahkamah Agung RI, Jakarta. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pimpinan Mahkamah Agung maupunperwakilan dari DPR, DPD, Polri, TNI, Jaksa Agung, Bank Indonesia, OJK, beserta tamu undangan lainnya. "Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2025, Saudara telah diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex officio Bank Indonesia. sebelum memangku jabatan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex officio Bank Indonesia Saudara wajib mengucapkan sumpah." UjarKetua Mahkamah Agung mengantar pengucapan sumpah. Juda Agung mengucap sumpah jabatannya untuk senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisioner OJK dengan penuh tanggung jawab dan taat kepada UUD 1945. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ex officio Bank Indonesia langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah, bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun." Juda Agung mengucap sumpah jabatannya. Selepas pengucapan sumpah, pria yang juga menjabat sebagai Deputi Gubernur BI itu menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan anggota Dewan Komisioner OJK. Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan diakhiri dengan pemberian selamat oleh Ketua Mahkamah Agung yang diikuti oleh para hadirin lainnya. Dasar Hukum struktur Dewan Komisioner OJK diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Aturan ini menjabarkan Dewan Komisioner OJK turut memiliki anggota ex officio yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Juda Agung menduduki jabatan anggota Dewan Komisioner OJK ex officio Bank Indonesia menggantikan Doni Primanto Joewono yang selesai masa jabatannya pada Agustus 2025. Doni sebelumnya merupakan Deputi Gubernur BI yang turut menduduki jabatan anggota Dewan Komisioner OJK sejak tahun 2022 lalu. (sk/ds/RS/photo:sno,yd) by ZenoRSS23.Sep.2025

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Membahas Bersama Ruu Kuhap Dengan Komisi Iii Dpr Ri

Bangka Belitung - Humas: Dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP) Komisi III DPR melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi kepulauan Bangka Belitung, kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dan aspirasi mitra kerja Komisi III DPR RI untuk menjadi bahan kajian bersama dan akan terus di elaborasi kembali untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Hukum Acara Pidana. Rapat kerja yang dilaksanakan pada hari Jumat,19 September 2025 bertempat di Gedung Tribrata Polda Kepulauan Bangka Belitung, dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro,S.H bersama dengan para anggota Tim komisi III lainnya yaitu: Rizki Faizal, Gilang Dhielafararez, S.H.,L.L.M,Sudin S.E, Lola Nelria Oktavia, S.E, Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, S.E., B. Busman., M.H. Pada kesempatan ini, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Dr Artha Theresia S.H.M.H., menekankan pentingnya RUU ini untuk memperbarui hukum acara pidana yang sudah ada. Beberapa masukan dan aspirasi disampaikan, termasuk mengenai hukum acara Praperadilan, Persidangan Elektronik, dan keadilan restoratif. Penekanan juga diberikan pada perlunya pengaturan yang jelas terkait sidang terbuka untuk umum. Selain itu, pentingnya digitalisasi dalam proses hukum dan penyederhanaan prosedur upaya hukum juga dibahas. RUU ini diharapkan dapat menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia dan menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Turut Hadir mendampingi Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;Ketua Pengadilan Negeri sungaliat, Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba dan para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. (Ip/Ms/Rs) by ZenoRSS20.Sep.2025

Ketua Ma Lantik Kolonel Dr Tri Achmad Bhaykhonni Sebagai Panmud Pidana Militer

Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan Kolonel Kum Dr. Tri Achmad Bhaykhonni, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Perkara Pidana Militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada Kamis (18/9) di Ruang Rapat Ketua Mahkamah Agung RI Lantai 13, Jakarta Pusat. Acara turut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Sekretaris dan Panitera Mahkamah Agung, serta para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung dan tamu undangan lainnya. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 161/KMA/SK.KP1.2.5/IX/2025 tentang Pengangkatan Panitera Muda Perkara Pidana Militer Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 2025. Pada kesempatan ini Kolonel Tri Achmad Bhaykhonni mengucap sumpahnya untuk memenuhi kewajibannya sebagai Panitera Muda Perkara Pidana Militer dengan sebaik-baiknya dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi Panitera Muda Perkara Pidana Militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebelumnya dijabat oleh Laksma TNI Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.H. yang telah purnabhakti terhitung sejak 01 Mei 2025. Untuk itu Mahkamah Agung RI menggelar lelang jabatan dengan mekanisme seleksi terbuka yang dibuka pendaftarannya sejak bulan Mei 2025 lalu. Kolonel Tri Achmad terpilih menduduki jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI setelah melewati berbagai tahapan seleksi, mulai dari uji kompetensi, profile assesment, eksaminasi putusan, hingga Penelusuran rekam jejak oleh Badan Pengawasan MA RI, Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta wawancara yang dilaksanakan oleh panitia seleksi. Profil Kolonel Kum Dr. Tri Achmad Bhaykhonni, S.H., M.H. Kol Tri Achmad sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sejak Juni 2024 sebelum kini dilantik sebagai Panitera Muda Perkara Pidana Militer. Karirnya sebagai Hakim dimulai sejak tahun 1998 sebagai Hakim Yustisial Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Alumnus Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang dan Magister Universitas Airlangga itu telah berkarir sebagai Hakim dari wilayah Timur hingga Barat Indonesia, beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain: Hakim Yustisial Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Hakim Yustisial Pengadilan Militer II - 09 Bandung Kepala Pengadilan Militer III - 19 Jayapura Hakim Yustisial Pengadilan Militer III - 12 Surabaya Hakim Militer Pengadilan Militer II - 08 Jakarta Kepala Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Hakim Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Wakil Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Panitera Muda Perkara Pidana Militer/Askor Kepaniteraan (photo:alf,adr/sk/RS/) by ZenoRSS18.Sep.2025

Evaluasi Pelaksanaan Kuhap, Komisi Iii Dpr Ri Kunker Spesifik Ke Jawa Timur

Surabaya - Humas: Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP) di wilayah Jawa Timur (Jatim), Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik pada Kamis 18 September 2025, di Aula Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Moh. Rano Alfath, S.H., M.H, yang hadir bersama anggota Komisi III dari berbagai fraksi serta penghubung Komisi III DPR RI. Hadir pada kesempatan tersebut jajaran dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), serta Pengadilan Tinggi Surabaya selaku mitra kerja Komisi III. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Sujatmiko, S.H., M.H., dalam pemaparannya menyampaikan beberapa masukan terkait rancangan RUU KUHAP, seperti pengaturan dalam penerapan restorative jusctice dan mediasi penal. Menurutnya, aturan itu diperlukan mengingat masih terdapat perbedaan praktik penerapan restorative Jusctice oleh setiap penegak hukum yang dapat menimbulkan perspektif publik yang berbeda pula. Selain itu, Ketua PT Surabaya itu juga menyinggung perihal persidangan elektronik. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjadi pedoman bersama bagi seluruh stakeholder aparat penegak hukum. Ia menambahkan, selama ini pedoman yang digunakan dalam persidangan secara elektronik adalah PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. KPT Surabaya ini juga mengusulkan pengaturan lebih lanjut dalam RUU KUHAP tentang pemaknaan sidang terbuka untuk umum terkait batasan untuk menyiarkan persidangan secara live. Selain itu, mitra kerja Komisi III lainnya, Polda Surabaya, Kejati Surabaya, dan BNNP Surabaya turut menyampaikan paparannya mengenai aspek penegakan hukum dari masing masing Lembaga. Menanggapi masukan dari berbagai mitra kerja tersebut, Ketua Tim Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses pembahasan RUU KUHAP di tingkat pusat. (enk/ita/RS/photo:dok.ptsby). by ZenoRSS18.Sep.2025

Mahkamah Agung Dan Lps Perkuat Sinergi Dalam Sosialisasi Penjaminan Simpanan

Medan " Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan Sosialisasi LPS mengenai fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dimulai pada 16--18 September 2025 ini dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas inisiatif LPS yang secara konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman para aparatur peradilan mengenai fungsi strategis LPS dalam menjaga stabilitas sistem perbankan serta memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Banyaknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di daerah menimbulkan potensi sengketa hukum yang harus ditangani secara tepat dan profesional. Pemahaman yang mendalam mengenai peran LPS akan membantu hakim dalam mengadili perkara-perkara terkait, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat dapat diwujudkan secara optimal, ujarnya. Kepala BUA yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas MA menekankan bahwa sinergi antara MA dan LPS, dengan tetap menjunjung independensi masing-masing lembaga, menjadi landasan kuat dalam mendukung terciptanya keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi dalam Likuidasi maupun Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga. Rancangan Perma tersebut diharapkan dapat melengkapi hukum acara formil dengan memberikan aturan teknis yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perbankan, termasuk penjaminan simpanan nasabah. Selain itu, Perma ini juga mendorong proses persidangan yang lebih sederhana, cepat, profesional, serta biaya ringan, sejalan dengan prinsip peradilan yang transparan dan berkeadilan. Kepala BUA berharap forum sosialisasi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh peserta, baik dalam mengikuti pemaparan maupun diskusi, guna memperkuat pemahaman kelembagaan dan mempererat kemitraan strategis demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan pelayanan publik yang berkualitas. Senada dengan Sobandi, Direktur Eksekutif Hukum LPS, Dr. Ary Zulfikar, S.H., M.H., dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar kegiatan sosialisasi ini dapat memperkuat koordinasi antara LPS dan lembaga peradilan. Menurutnya, pemahaman yang selaras mengenai tugas dan kewenangan LPS akan membantu menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya nasabah bank. Acara sosialisasi turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Medan Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., para Hakim Tinggi Medan,para Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah Sumatera Utara,para Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA, serta undangan lainnya. (azh/RS) by ZenoRSS17.Sep.2025