
Aplikasi Konsultasi Hukum yang diberikan kepada Masyarakat di Wilayah hukum Kabupaten Batang yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya secara Gratis
Aplikasi Konsultasi Hukum yang diberikan kepada Masyarakat di Wilayah hukum Kabupaten Batang yang membutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya secara Gratis
Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada selama tersedia internet dan Phonsel Pintar (Smartphone)/Komputer. Jenis Surat Keterangan: Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Surat Keterangan Di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik, Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan / atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Batang
e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online(e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment) dan Pemanggilan (e-summons) serta persidangan ( e-litigation ) yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM
Layanan Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa adalah layanan yang bertujuan memberikan kemudahan dan informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan di Jawa Tengah. Layanan yang dapat anda akses secara individu ataupun dapat melalui kantor Desa/Kelurahan di tempat anda.
Situs Pengadilan Negeri Batang memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.
alo Sahabat Peradilan,Batang, 31 Januari 2025 Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ... LEBIH LANJUT
Batang - Rabu, 22 Januari 2025, Ketua Pengadilan Negeri Batang Bapak Wasis Priyanto, SH.,MH dengan didampingi Panitera Bapak Ambo Dalle, SH.,MH dan Se... LEBIH LANJUT
Batang, 4 Oktober 2024Pengadilan Negeri Batang melaksanakan kegiatan pengajiam dalma rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Ruang Media Cente... LEBIH LANJUT
Batang, 1 Oktober 2024Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 dan mempe... LEBIH LANJUT
Rabu, 18 September 2024, Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana melalui E-Court . Kegiatan... LEBIH LANJUT
Batang, 12 September 2024Ketua Pengadilan Negeri Batang Bapak Wasis Priyanto,SH.,MH beserta jajaran menyambut kehadiran Tim Penilai Kinerja Kategori A... LEBIH LANJUT
Batang, Tanggal 10 September 2024 bertempat di Ruang Media Center Kantor Pengadilan Negeri Batang telah dilaksanakan Rapat Dinas Bulanan Periode Bulan... LEBIH LANJUT
Batang, 13 Agustus 2024 – bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan Rapat Dinas Bulanan & Sosialisasi Aplikasi AWASIN (A... LEBIH LANJUT
Batang, 1 Juli 2024.Ketua Pengadilan Negeri Batang Bapak Wasis Priyanto,SH.,MH melalui Hakim pembimbing Bapak Harry Suryawan,SH.,M.Kn dan Bapak Dr. Di... LEBIH LANJUT
Senin,10 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB bertempat di Pengadilan Negeri Batang di laksanakan Pembinaan, Pengawasan Reguler dan Penilaian Sertifikasi Mutu P... LEBIH LANJUT
Batang, Tanggal 7 Juni 2024 bertempat di Ruang Sidang Media Center Kantor Pengadilan Negeri Batang telah dilaksanakan Rapat Dinas Bulanan Periode Bul... LEBIH LANJUT
Batang – 1 Juni 2024 – Pada hari ini, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Batang melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang bertempat ... LEBIH LANJUT
Batang, 31 Mei 2024. Bertempat di Ruang Sidang Cakra, etua Pengadilan Negeri Batang Bapak Wasis Priyanto, SH.,MH melantik dan mengambil sumpah jabatan... LEBIH LANJUT
Batang, Senin 20 Mei 2024 Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-... LEBIH LANJUT
Batang, Tanggal 14 Mei 2024 bertempat di Ruang Sidang Media Center Kantor Pengadilan Negeri Batang telah dilaksanakan Rapat Dinas Bulanan Periode Bu... LEBIH LANJUT
Jumat, 19 April 2024, bertempat di ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang telah dilaksanakan Rapat Dinas Bulan April Tahun 2024. Rapat tersebut d... LEBIH LANJUT
Rapat Dinas Bulan Maret 2024 yang bertempat di ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Neg... LEBIH LANJUT
Pengadilan Negeri Batang menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Pakta Interitas, Komitmen Bersama Dan Perjanjian Kinerja. Kegiatan yang rutin dilak... LEBIH LANJUT
Kamis tanggal 14 Desember 2024, jam 09.00 s/d selesai, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang diselenggarakan acara Pelantikan dan P... LEBIH LANJUT
Dalam rangkaian kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Kabupaten Jember, dilakukan kegiatan pembinaan oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung... LEBIH LANJUT
Batang: Dalam rangka menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Direktur Jenderal Badan Peradi... LEBIH LANJUT
Jumat 1 Desember 2023 - Pagi ini tepatnya pukul 8.00 WIB bertempat di Musholla Al-Islah Pengadilan Negeri Batang diadakan pengajian rutin bulanan. Ket... LEBIH LANJUT
Batang – Selasa (28/11/2023) pagi bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, diadakan rapat dengan agenda Rapat Dinas Bulanan Novemb... LEBIH LANJUT
Batang, Sabtu, 10 November 2023 Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkama... LEBIH LANJUT
Sabtu, 28 Oktober 2023. Bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Batang, dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023. ... LEBIH LANJUT
[Batang, 23/10/2023] Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH, MH melantik d... LEBIH LANJUT
Jumat, 22 September 2023 Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Rapat Dinas Bulan September bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batan... LEBIH LANJUT
Batang, 6 September 2023 Pengadilan Negeri Batang mendapatkan Kunjungan dari Tim Penilai Lomba Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sebelumnya t... LEBIH LANJUT
Dalam rangka pengawasan, penilaian dan pembinaan di Pengadilan Negeri Batang pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 dilaksanakan rapat rutin bulanan Pengadi... LEBIH LANJUT
Batang, 18 Agustus 2023 - Keluarga Besar Pengadilan Negeri Batang mengadakan berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Ke... LEBIH LANJUT
Dalam rangka Memperingati Hari Jadi Mahkamah Agung ke-78, Pengadilan Negeri Batang menyelenggarakan Upacara HUT ke-78 Mahkamah Agung RI pada Sabtu 19 ... LEBIH LANJUT
Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1410/SEK/HM.3/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023 hal Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI ba... LEBIH LANJUT
Batang, 15 Agustus 2023, Kunjungan Tim Teknis Evaluasi Kelembagaan Dari Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ... LEBIH LANJUT
Batang, 14 Juli 2023 - Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, Ketua Pengadilan Negeri Batang ibu Haryuning Respanti, SH.,MH mengada... LEBIH LANJUT
Senin, 10 Juli 2023 – Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH dengan didampingi Hakim Bapak Harry Suryawan, SH.,M.Kn, Dr. Dirg... LEBIH LANJUT
Batang – Pada Jumat (16/06/2023) pagi bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, diadakan rapat dengan agenda Rapat Dinas Bulanan Ju... LEBIH LANJUT
Batang, 30 Mei 2023 Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Batang yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH dengan oleh Seluruh Aparatur…
Jum’at 26 Mei 2023 Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH, MH melantik dan mengambil sumpah Bapak Adhitya Nugraha, SH.,MH sebagai Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Batang. Acara…
Memasuki akhir pekan, pada hari Jumat 26 Mei 2023, Pengadilan Negeri Batang melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran yang dipandu langsung oleh Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Batang dan diikuti oleh…
Pengadilan Tinggi Semarang melakukan Pengawasan Reguler dan Pendampingan ZI pada Pengadilan Negeri Batang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Adapun hal-hal yang dilakukan pengawasan adalah Kinerja Pengadilan…
Kamis, 11 Mei 2023 dilaksanakan Upacara Pengambilan Sumpah, Pelantikan, Jabatan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Batang yang baru yaitu Ibu Suparti, S.H. Upacara dilaksanakan di ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang…
Batang, 8 Mei 2023. bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan rapat rutin bulan Maret dan April 2023. Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, S.H., M.H. memimpin…
[Batang] Jum'at 28 April 2023 Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang menyelenggarakan acara Pengantar Purna Bakti Pegawai Pengadilan Negeri Batang Ibu Suhastuti, SH sebagai Panitera Muda Pidana dan Bapak Sukasno sebagai…
Batang, Rabu 26 April 2023 Memasuki hari pertama kerja setelah liburan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Pengadilan Negeri Batang megadakan acara halal bihalal dalam rangka silahturahmi. Kegiatan dilaksanakan di halaman Kantor…
Batang, 17 April 2023, Pimpinan dalam hal ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, Ibu Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Batang menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan…
P E N G U M U M A N PENGADAAN LANGSUNG PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI BATANG TAHUN ANGGARAN 2024 Berdasarkan amanat Pasal ... LEBIH LANJUT
P E N G U M U M A N PENGADAAN LANGSUNG PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI BATANG TAHUN ANGGARAN 2023 Berdasarkan amanat Pasal ... LEBIH LANJUT
Jakarta -Humas: Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran pada semua Kementerian dan Lembaga, Mahkamah Agung (MA) diwakili oleh Sekretaris MA Sugiyanto, S.H., M.H. menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 12 Februari 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta ini dihadiri pula Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi lainnya. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman ini membahas langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/ lembaga tahun anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, MA memaparkan berbagai langkah efisiensi yang telah dilakukan sebagai respons terhadap efesiensi anggaran. Sugiyanto menjelaskan beberapa langkah utama yang diterapkan MA menyusul perintah Presiden tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain pengurangan kegiatan rapat di luar kantor, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam rapat, penghematan belanja bahan perkantoran dan alat tulis, serta pembatasan perjalanan dinas untuk pembinaan dan monitoring. Selain itu, MA juga berupaya mengajukan pembukaan blokir anggaran untuk belanja barang dan pembangunan gedung pengadilan yang telah memasuki tahap perencanaan. Namun, langkah-langkah efisiensi ini berdampak signifikan pada berbagai layanan dan program MA. Untuk itu, pada kesempatan yang sama Sugiyanto juga memaparkan beberapa dampak yang dirasakan karena efisiensi, antara lain keterbatasan bantuan transportasi hakim yang hanya mencukupi untuk enam bulan, pelaksanaan sidang keliling yang hanya dapat berjalan setengah tahun untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah, serta terbatasnya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Militer yang hanya bisa dilakukan satu kali dalam setahun. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat pembayaran biaya mutasi hakim secara penuh, pembebasan biaya perkara (prodeo), serta berbagai pelatihan teknis dan sertifikasi bagi para hakim, termasuk di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Hakim Niaga, dan Hakim Mediator. Dampak lainnya adalah tidak terlaksananya perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kerja sama peradilan internasional. Komisi III DPR RI mencermati pemaparan yang disampaikan Sekretarsi MA dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak efisiensi yang berpotensi mempengaruhi pelayanan hukum kepada masyarakat. Diharapkan, hasil dari rapat ini dapat menjadi pertimbangan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Mahkamah Agung serta lembaga hukum lainnya. Hadir mendampingi Sekretaris MA pada RDP ini yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi H. Sahwan, S.H., M.H., dan Kepala Biro Keuangan Edy Yuniadi, S.Sos., M.M. (azh/EM/RS/photo: Yrz) by ZenoRSS13.Feb.2025
Jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah para Pengurus Pusat Dharmayukti Karini (DYK) periode 2025-2028 pada Rabu, 12 Februari 2025 di lantai 14 gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dharmayukti Karini Nomor 12/SK/PP.DyK/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pusat Dharmayukti Karini Masa Bakti 2025-2028. Pada kesempatan tersebut Ketua MA menyampaikan, organisasi Dharmayukti Karini dapat dianalogikan seperti moda transportasi yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Pada umumnya, dalam organisasi terdapat sistem yang harus dijalankan para pengurus dan anggotanya, hal tersebut supaya organisasi menjadi baik dan efektif sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi. Pria kelahiran Sumenep ini mengatakan untuk mewujudkan organisasi yang baik dan efektif sebagaimana yang kita harapkan bersama, ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan, sebagai berikut: Pertama, dalam menjalankan organisasi diperlukan partisipasi kita bersama. Sebagaimana kita ketahui, dalam berorganisasi, partisipasi merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh seluruh pengurus dan anggota. Partisipasi dalam organisasi dapat berupa pikiran dan tenaga. Seseorang yang berpartisipasi aktif dalam organisasi, berarti menunjukkan komitmen dalam menjalankan organisasi. Dengan adanya komitmen yang kuat dari para pengurus dan anggota, maka organisasi dapat dijalankan secara efektif hingga mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jika Ibu-Ibu dapat berpartisipasi dalam organisasi, maka Ibu-Ibu dapat menambah keterampilan dalam kepemimpinan dan memperluas jaringan bersosialisasi. Selain itu, ada satu hal yang utama yang dapat kita peroleh dalam partisipasi berorganisasi yaitu kehadiran kita dikategorikan sebagai bentuk silaturahmi, ujar Prof. Sunarto. Kedua, hal yang juga perlu dimiliki oleh dalam berorganisasi adalah motivasi.Dalam literasi spiritual, motivasi sering juga disebut dengan niat yang tertanam dalam hati. Oleh karenanya, motivasi atau niat menjadi titik tolak yang dapat menumbuhkan semangat dalam menjalankan organisasi. Melalui kesempatan ini, Saya mengajak agar Ibu-Ibu Pengurus Dharmayukti Karini, memiliki motivasi yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Dengan motivasi yang baik, insyaAllah setiap tenaga dan fikiran yang kita curahkan untuk organisasi dapat bernilai pahala di sisi Allah Swt. Amin ya robbal alamin, kata KMA Ketiga, agar organisasi menjadi efektif perlu ada komunikasi antara sesama pengurus dan anggota. Komunikasi dalam organisasi biasanya dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi, penerimaan informasi, dan pertukaran informasi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Mantan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas peran dan dedikasi ibu-ibu, karena sebagai wadah organisasi bagi istri hakim dan aparatur peradilan, Dharmayukti Karini selalu berada di garda terdepan dalam kegiatan sosial dan pendidikan, baik bagi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maupun bagi masyarakat umum. Mengakhiri sambutannya Pelindung Dharmayukti ini menyampaikan kalimat penyemangat untuk ibu-ibu Pengurus Dharmayukti Karini yaitu: Setiap kita memiliki peranan penting, namun tujuan yang telah kita sepakati bersama jauh lebih penting daripada peranan itu sendiri." Acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon 1 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya.(enk/pn/photo:adr,alf). by ZenoRSS12.Feb.2025
Jakarta " Humas: Mahkamah Agung (MA) menyatakan sikap tegas terhadap kegaduhan yang terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 6 Februari 2025. Pernyataan tersebut secara resmi disampaikan Juru Bicara Mahkamah Agung Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. dalam konferensi pers pada Senin, 10 Februari 2025, di ruang Media Centre Mahkamah Agung, Jakarta. Dalam pernyataan resminya, Mahkamah Agung, sebagaimana disampaikan Prof. Yanto mengecam keras insiden tersebut karena dianggap mencederai kehormatan peradilan atau contempt of court. Ia menegaskan bahwa kejadian itu tidak dapat ditoleransi dan semua pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun etik. Berikut adalah pernyataan resmi juru bicara Mahkamah Agung di hadapan media: MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuhan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan (contempt of court). MA tidak mentolerir siapapun pelakunya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana, atau pun etik. MA akan memerintahkan kepada Ketua PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Terkait sikap majelis hakim PN Jakarta Utara yang menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam pemeriksaan saksi, meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut majelis hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan sehingga dinyatakan tertutup untuk umum, hal tersebut merupakan otoritas Hakim yang dijamin penuh undang-undang (Hukum Acara Pidana) sesuai Pasal 152 ayat (2) jo. Pasal 218 KUHAP dan sikap tersebut juga selaras dengan kesepakatan rapat pleno kamar pidana MA yang tertuang dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. Terkait hak undur diri Hakim dari mengadili perkara, pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 157 KUHAP, sehingga apabila tidak ada alasan/keadaan sebagaimana yang disyaratkan UU tersebut, hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara. Bahwa dalam Pasal 3 jo. Pasal 6 ayat (3) Perma 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di persidangan, Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan, sehingga apabila para pihak yang ada di persidangan menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang. Kedepan, Mahkamah Agung berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga kehormatan dan kewibawaan Hakim Indonesia dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin konsitusi. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Ia yang juga merupakan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung mengecam kejadian yang telah mencoreng marwah pengadilan tersebut. Ia berharapkejadian seperti itu tidak akan terulang lagi di pengadilan seluruh Indonesia. (azh/RS/photo:Yrz & Sno) by ZenoRSS10.Feb.2025
Semarang - Humas:Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., hadir dan memberi sambutan pada acara Pengukuhan gelar Profesor (Guru Besar) Hakim Agung Kamar Pidana Dr. Yanto, S.H., M.H., di Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) pada Jumat , 7 Februari 2025. Kami bangga bahwa hari ini salah satu putra terbaik Mahkamah Agung dikukuhkan sebagai Guru Besar. Pemberian gelar ini bukanlah hal yang instan, melainkan melalui proses panjang dan matang, ujar Sunarto dalam sambutannya. Menurut Sunarto, Yanto adalah sosok yang sangat layak menerima gelar akademik tertinggi ini. Ia dikenal sebagai akademisi yang aktif mengajar di berbagai kampus, sekaligus seorang praktisi hukum yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia peradilan. Lebih dari itu, Yanto juga merupakan sosok multitalenta, ia adalah seorang seniman sekaligus dalang kondang yang menjadikan filosofi wayang sebagai bagian dari kehidupannya. Pengukuhan Yanto sebagai Guru Besar diharapkan membawa perspektif baru terutama dalam memperkenalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya Jawa dan wayang kepada masyarakat luas. Tidak semua orang memahami filosofi dalam pewayangan, namun, menurut Ketua Mahkamah Agung, Yanto diyakini mampu menyebarluaskan nilai-nilai tersebut agar dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum. Pada sambutan itu, Ketua MA juga menyampaikan pesan kepada para penegak hukum terutama hakim di seluruh Indonesia agar selalu mengedepankan keadilan. Ia mengutip Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ayat ini menurutnya harus menjadi pengingat bagi semua hakim untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dalam setiap putusan yang dilahirkannya. Guru Besar Universitas Airlangga itu juga mengingatkan agar para hakim tidak hanya mengedepankan intelektualitas, namun juga integritas. Karena baginya intelektualitas tanpa dibarengi integritas bagai pelita di tangan pencuri, sedangkan integritas tanpa intelektualitas bagai pelita di tangan bayi. Hadir pula pada kegiatan ini Ketua Mahkamah Agung ke-13 Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung ke-14 Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.H., para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para hakim, para guru Besar Unissula, Anggota Komisi III DPR RI, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan undangan lainnya. Profil Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H Prof. Yanto lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, pada 21 Januari 1960. Ia memulai karir hakimnya di Pengadilan Negeri Pekalongan. Sebelum dilantik menjadi Hakim Agung pada 2024, Prof. Yanto berpindah-pindah dari satu pengadilan ke pengadilan lain untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. Berikut adalah daftar pengadilan, tempat Prof. Yanto bertugas hingga sekarang: Calon Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan (1992) Hakim Pengadilan Negeri Manna (1995) Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (2001) Hakim Pengadilan Negeri Jember (2006) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais (2009) Ketua Pengadilan Negeri Tais (2010) Ketua Pengadilan Negeri Bantul (2012) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (2014) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman (2015) Ketua Pengadilan Negeri Sleman (2015) Ketua Pengadilan Negeri Depansar (2016) Ketua Pemgadilan Negeri, Pengadilan TIPIKOR, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, Ketua Pengadilan HAM Jakarta Pusat (2017) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Depansar (2020) Panitera Muda Pidana Umum/Hakim Tinggi Yustisial Mahkamah Agung RI (2021) Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI(2024). Selain menjalankan tugasnya sebagai Hakim Agung, kini Prof. Yanto juga dipercaya sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung. Selain itu hakim yang juga dikenal sebagai dalang dan pencipta lagu ini aktif mengajar di beberapa kampus, seperti, Universitas Janabadra Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Jaya Baya Jakarta, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan D-IV Litigasi. Ketua Mahkamah Agung berharap dengan dianugerahkannya gelar Guru Besar kepada Yanto akan lebih banyak lagi kontribusi yang bisa ia berikan kepada lembaga dan masyarakat Indonesia. Semoga dengan gelar ini, Prof. Yanto semakin memberikan kontribusi yang lebih besar, terus membawa kemaslahatan, tidak hanya bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga bagi lembaga peradilan dan negara, harap Ketua Mahkamah Agung. (azh/RS: photo: Alf & Adr) by ZenoRSS07.Feb.2025
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H bersama dengan anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nyoman Adhi Suryadnyana SE., ME., M,AK., CA., CSFA., CFrA., CGCAE melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, pada Rabu, 5 Februari 2025 bertempat diruang rapat Ketua MA gedung Mahkamah Agung. Entry Meeting ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 07/ST/III/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2024 pada MA dan instansi lain terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Maluku dengan jangka waktu pemeriksaan selama 85 hari sejak tanggal 6 Februari sampai dengan 22 Mei 2025. Dalam paparannya, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan harapan atas pemeriksaan laporan Keuangan MA tahun 2024 oleh BPK yaitu 1. Komitmen pimpinan Kementerian/Lembaga memperbaik kelemahan yang terjadi baik kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan serta temua berulang dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan. 2. Pemeriksaan BPK mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata Kelola pemeriktahan yang baik 3. Mengintensifkan sinergi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga melalui pelaksanaan rekomendasi atas pemeriksaan tematik 4. Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) dan data tunggal dalam Satu Data Indonesia serta Non Cash Transaction (NCT). Sementara itu, Prof Sunarto menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan menyampaikan agar Satuan kerja menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK, serta apabila terdapat kendala maka tim pemeriksaan BPK dapat menyampaikan langsung kepada pimpinan MA. Lebih lanjut Ketua MA berharap semoga dengan hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan kedepannya, serta MA dapat kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke tiga belas (13) kalinya secara berturut-turut dari BPK. Acara Entry Meeting ini, juga dihadiri oleh wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat Eselon I, II, III dan IV dilingkung MA dan BPK (TM/Humas) by ZenoRSS07.Feb.2025
Jakarta " Humas: Dalam rangka Penyelenggaraan Pameran Kampung Hukum Tahun 2025, kami mohon perkenan Bapak/Ibu menghimbau para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mengikuti Gladi Sidang Istimewa Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung, untuk hadir pada Talk Show Pameran Kampung Hukum dengan tema Peradilan Berintegritas melalui Pemanfaatan AI yang akan dilaksanakan pada: Hari Selasa, 18 Februari 2024. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Unduh Und Talk Show.pdf by ZenoRSS14.Feb.2025
Jakarta-Humas : Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA)Mahkamah Agung RI, Nomor; 54/Bua.1/OT.01.1/4/2022tanggal 12 April 2022tentang Undangan Rapat Yang ditujukan kepada Yth; 1. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat BandingSeluruh Indonesia; 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia. Untuk lebih jelas, berikut suratnya: Unduh UND ZOOM 18 APRIL 2022 SATKER.pdf by ZenoRSS13.Apr.2022
Jakarta-Humas: Dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi Yudisial oleh pimpinan Mahkamah Agung RI, bagi jajaran empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, dengan ini kami mengundang Yang Mulia / Bapak / Ibu / Saudara / I, untuk hadir dalam pembinaan tersebut Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Unduh Undangan_Pembinaan Yogya_Internal MA.pdf Unduh Undangan_Pembinaan Yogya_Peserta Daerah (1).pdf by ZenoRSS10.Sep.2024
Jakarta " Humas: Sehubungan dengan penyelenggaraan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2025, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rangkaian kegiatan sebagai berikut. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Unduh Undangan sidang istimewa Laptah 2024.pdf by ZenoRSS11.Feb.2025
Jakarta " Humas: Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Nomor L003/TPIUSDOJ- OPDAT/V2025 tanggal 14 Januari 2025 dari U.S.Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (OPDAT) tentang Undangan Konferensi Dua Tahunan Asosiasi Hakim Perempuan Internasional (IAWJ) ke-17 pada tanggal 9-12 April 2025, di Cape Town, Afrika Selatan, yang juga akan dihadiri oleh para hakim, profesional hukum, dan mitra dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong kepemimpinan untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan femisida, maka mengingat pentingnya topik tersebut, dipandang perlu untuk membuka kesempatan bagi seluruh Hakim Perempuan yang berintegritas pada Empat Lingkungan Badan Peradilan apabila berminat untuk menglkuti kegiatan tersebut dengan pembiayaan secara mandirl. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini: Unduh Permintaan Mengikuti Konferensi IAWJ .pdf by ZenoRSS07.Feb.2025
Jakarta " Humas : Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, telah dilakukan pengembangan fitur layanan kepegawaian berupa promosi mutasi kesekretariatan, pindah antar instansi, dan jabatan fungsional berbasis elektronik pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Berkenaan hal tersebut, disampaikan bahwa mulai tahun 2023: Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2023: Unduh SE_Sesma Nomor 1 Tahun 2023_sign.pdf by ZenoRSS10.Jan.2023
Jakarta-Humas, Bahwa Dalam rangka mendukung terwujudnya tranparansi dan akuntabilitas penyelenggraan peradilan serta untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya . maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut : Unduh SK KMA PEMBERLAKUAN PENGUNAAN APLIKASI PNBP Versi 02.pdf by ZenoRSS31.Mar.2022
Jakarta-Humas : Berikut disampaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic Budgeting Implementation, Monitoring, and Accountabillity (e-BIMA) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadi bawahnya. Unduh SK KMA e-BIMA.pdf by ZenoRSS30.Des.2021
Jakarta-Humas, Suhubungan telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik pada tanggal 23 Juni 2021, maka suratnya kami sampaikan sebagai berikut : Unduh 01092021111314.pdf by ZenoRSS01.Sep.2021
Jakarta " Humas : Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum Untuk lebih jelasnya, berikut Perma Nomor 2 tahun 2021 : Unduh Perma_Nomor_2_Tahun_2021.pdf by ZenoRSS02.Agu.2021
Sekretaris DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum membuka sekaligus memberi arahan dalam Kegiatan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran pada Ditjen Badilum, yang dilaksanakan dari hari Rabu hingga Jumat, 12-14 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat pembuat komitmen, staf pengelola keuangan dan bendahara pada Ditjen Badilum serta mitra kerja dari Kementerian Keuangan. Dalam arahannya kepada para pengelola keuangan DItjen Badilum, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2025 harus bisa lebih baik daripada tahun anggaran 2024 yang lalu. Beliau juga menyatakan adanya efisiensi yang memangkas anggaran Mahkamah Agung memerlukan perhatian khusus agar pelaksanaan layanan kepada para hakim dan tenaga teknis peradilan oleh Ditjen Badilum dapat terus berjalan dengan baik. Selanjutnya, para pejabat pembuat komitmen, staf pengelola keuangan dan bendahara pada Ditjen Badilum menerima materi terkait pengelolaan anggaran, yang dibawakan oleh Kukuh Setiawan, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III dan Martinus Perdana Sidabutar, Pelaksana Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Pada kegiatan ini, dilaksanakan reviu dan pembahasan terhadap pengelolaan anggaran Ditjen Badilum selama tahun anggaran 2024 yang lalu, meliputi pembahasan terhadap penyerapan anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Menurut narasumber dari DJPb, Ditjen Badilum sudah mengelola anggaran dengan baik. Namun Ditjen Badilum masih perlu melakukan peningkatan kualitas pengelaan anggaran pada penyelesaian kontrak dan deviasi halaman III DIPA terkait selisih antara rencana penarikan dana dengan realisasi penyerapan anggaran. by ZenoRSS13.Feb.2025
Sebagai pemberi layanan terdepan pada para pencari keadilan, peranan pengadilan negeri sangat penting. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI berkomitmen memastikan posisi ketua dan wakil ketua pengadilan negeri diisi oleh hakim yang kompeten dan berintegritas. Pada tahun anggaran 2025 ini, Ditjen Badilum mulai melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II. Kegiatan ini berlangsung pada Senin s.d. Jumat, 10 - 14 Februari 2025 bertempat di Hotel Ciputra Semarang. Pada sesi kegiatan kali ini, Uji Kepatutan dan Kelayakan diikuti oleh 59 (lima puluh sembilan) Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Para calon ketua dan wakil ketua pengadilan negeri ini menjalani ujian secara tertulis dan wawancara terkait kemampuan kepemimpinan, Kode Etik Hakim, hingga pemahaman terkait penanganan perkara dan pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan negeri. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan arahan kepada para peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan ini pada hari Selasa, 11 Februari 2025, sekaligus memimpin proses penilaian kepada para hakim calon pimpinan pengadilan negeri. Dalam sambutannya beliau mengharapkan agar uji kelayakan dan kepatutan ini menghasilkan calon pimpinan yang terbaik, serta mengingatkan bahwa para hakim seharusnya sudah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, karena yang diujikan tidak jauh dari pelaksanaan tugas dan fungsi di pengadilan negeri yang selama ini dijalankan sehari-hari. by ZenoRSS13.Feb.2025
Untuk membantu kesuksesan satuan kerja dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanani (WBBM) di lingkungan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan koordinasi dan evaluasi pembangunan Zona Integritas dengan mengundang auditor dari Badan Pengawasan Mahkmaha Agung RI. Kegiatan evaluasi pembangunan Zona Integritas ini diselenggarakan di Command Center Ditjen Badilum pada Selasa, 11 Februari 2025. Seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di Indonesia mengikuti kegiatan evaluasi Pembangunan Zona Integritas ini secara online (daring), beserta pula para pejabat dan pegawai Ditjen Badilum. Kegiatan ini dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dengan didampingi Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.E. M.Hum, dan Direktur Pembinaan Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Sebagai pemateri, kegiatan ini menghadirkan auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ferry Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., CA., M.Ak., CFr.A dan Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan arahan terkait pembangunan Zona Integritas, sekaligus meminta satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri untuk memperhatikan hal-hal yang menyebabkan kegagalan memperoleh predikat WIlayah Bebas. Misalnya: data dukung yang diupload pada aplikasi PMPZI tidak lengkap/tidak memadai; dan nilai area pengungkit dan nilai total tidak memenuhi persyaratan; Nilai survey anti korupsi dan nilai survey kepuasan pengguna layanan tidak memenuhi persyaratan; serta Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) internal dan eksternal tidak disajikan secara memadai. Para pemateri dari Badan Pengawasan mengharapkan pula selain kelengkapan dokumen dan penjelasan data dukung yang harus diperhatikan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, satuan kerja di daerah juga diharapkan dapat menjalankan Langkah-Langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI. Diakhir kegiatan, diadakan diskusi antara pengadilan tinggi dan pengadilan negeri kepada para auditor Badan Pengawasan, dengan dimoderatori oleh Direktur Pembinaan Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Para pimpinan satuan kerja berkonsultasi terkait fokus pembangunan Zona Integritas, terutama tentang pelayanan kepada pencari keadilan, akuntabilitas kinerja dan pengawasan. by ZenoRSS11.Feb.2025
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Pengadilan maka dibutuhkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala melalui Uji Kompetensi bagi para Panitera Pengadilan Negeri. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Uji Kompetensi ini untuk mengukur kemampuan individu yang masuk sebagai salah satu unsur dalam raport tenaga teknis (Fit and Proper, Pelatihan, E-Learning, Assesment, dan lain-lain) guna peningkatan karir yang bersangkutan. Kegiatan ini dilaksanakan ecara online pada hari Selasa, 11 Februari 2025, dengan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., didampingi oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. Dengan adanya raport tenaga teknis dapat dipetakan tenaga teknis berdasarkan kualitas individu serta kemampuan manajerial dalam mengelola lembaga peradilan. Dengan demikian diharapkan penempatan tenaga teknis hakim maupun paniera akan lebih terarah, objektif, transparan, terukur yang akan meningkatkan kinerja Lembaga peradilan. Kegiatan ini diikuti oleh para panitera pengadilan negeri, sejumlah total 369 peserta dengan rincian: Panitera PN Kelas I.A Khusus sebanyak 13 Orang Panitera PN Kelas I.A sebanyak 51 Orang Panitera PN Kelas I.B sebanyak 113 Orang Panitera PN Kelas II sebanyak 192 Orang by ZenoRSS11.Feb.2025
Demi meningkatkan pelayanan bagi pegawai dan satuan kerja di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi data tenaga teknis peradilan umum yang dibuka pada hari Senin, 3 Februari 2025 di Ruang Command Center Ditjen Badilum secara daring. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., melalui sambutannya dengan didampingi oleh Kepala Subdirektorat Data dan Evaluasi, Saenal Akbar, S.H., M.H. Pada kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ini, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu mengatasi permasalahan terkait data tenaga teknis di lingkungan peradilan umum, terutama terkait akurasi data dan sinkronisasi data tenaga teknis mulai dari Mahkamah Agung hingga data yang ada pada pengadilan. Selanjutnya, kegiatan rekonsiliasi data dibagi ke dalam beberapa sesi yang berlangsung hingga tanggal 6 Februari 2025. by ZenoRSS09.Feb.2025
Lampiran File Description File size Downloads Hasil Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II T.A. 2025.pdf 20 kB 43 by ZenoRSS14.Feb.2025
Lampiran File Description File size Downloads 209_DJU_HM1_1_1_II_2025 226 kB 0 by ZenoRSS13.Feb.2025
by ZenoRSS12.Feb.2025
Lampiran File Description File size Downloads Penugasan-Tenggang-Waktu-Pasca-Promosi-Mutasi-sign.pdf 201 kB 139 by ZenoRSS11.Feb.2025
Lampiran File Description File size Downloads Undangan-Rapat-Koordinasi-ZIPerubahan-Waktu.pdf 175 kB 57 by ZenoRSS10.Feb.2025
Silakan hubungi Pengadilan Negeri Batang,
kami melayani dengan sepenuh hati.
Jl. Slamet Riyadi No. 5 Batang 51215
Telp. (0285) 391103 - 391106
Fax. (0285) 391106
Email : pn.batang at gmail.com