Grand Launching Dan Seminar Kegiatan Lokali - Ma Berbasis Putusan Komersial

Jakarta " Humas : Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, daya saing nasional dan pemberian akses untuk kemudahan berusaha merupakan upaya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam lingkungan bisnis yang dapat diprediksi, para pelaku usaha dapat merencanakan dan mengembangkan bisnis mereka jauh lebih baik. Sehingga pada konteks ini kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pemangku kebijakan bisnis dan sistem peradilan yang mendorong kepastian hukum akan meningkat. Salah satu faktor yang sangat berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif adalah adanya kepastian hukum melalui konsistensi putusan hakim dalam perkara komersial. Konsistensi putusan hakim mengacu pada keseragaman dan keberlanjutan keputusan yang diberikan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Ketika hakim memberikan keputusan yang konsisten dan dapat diprediksi, pelaku usaha merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dengan adil. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk menarik investasi dan mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Mahkamah Agung (MA) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Al-azhar Indonesia (UAI) mengadakan grand launching dan Seminar Lomba Karya Tulis Ilmiah (Lokali-MA) Berbasis Putusan Komersial yang diberi tema Konsistensi Putusan Perkara Komersial guna Mendukung Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha. Kegiatan yang diadakan di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa, para peneliti, praktisi hukum, dan para pemikir hukum untuk berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman dan aplikasi hukum komersial berbasis putusan MA. Dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung, yang dibacakan oleh Hakim Agung kamar perdata Dr. Hamdi, S.H., M.H mengatakan Salah satu program prioritas nasional dalam beberapa tahun terakhir adalah kemudahan berusaha, terlebih lagi kondisi pasca pandemi yang menitikberatkan pada upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara turut mengambil andil dan peran dalam hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kewenangan yudisial. Mahkamah Agung berperan dalam mengembangkan mekanisme dan prosedur inovatif yang baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap peningkatan kemudahan berusaha dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Beberapa contohnya adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan prosedur gugatan sederhana, prosedur beracara secara elektronik, mediasi di pengadilan, penyempurnaan prosedur dalam perkara-perkara khusus, dan beberapa kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aspek berusaha. Beberapa inisiatif tersebut dikembangkan oleh Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja Penguatan Peran Peradilan Dalam Rangka Kemudahan Berusaha (Pokja) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 241/KMA/SK/IX/2020 yang menyempurnakan Keputusan Nomor 43/KMA/SK/III/2007. Lebih lanjut, mantan Hakim Tinggi Yogyakarta menyatakan Mahkamah Agung menyadari perlunya upaya proaktif untuk dapat terus mendorong tingkat konsistensi putusan pengadilan, dalam konteks Kemudahan Berusaha yaitu konsistensi dalam perkara komersial. Karena putusan merupakan hasil akhir yang diharapkan dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, maka putusan yang adil, dan konsisten akan memberikan pesan kepastian yang penting kepada masyarakat dan pada akhirnya para pelaku usaha. Hal tersebut perlu dipromosikan, didorong dan diberdayakan. Sebagaimana diketahui, konsistensi putusan juga diupayakan MA melalui penerapan sistem kamar dengan sistem pengelolaan perkara dan pengetahuan untuk merujuk pada putusan sebelumnya. Dalam grand launching tersebut juga dibarengi dengan kegiatan seminar yang dilaksanakan secara hybrid, dengan mengundang beberapa nara sumber dengan kepakarannya masing-masing yang dimoderatori oleh salah satu dosen Fakultas Hukum UAI, Nisa Istiani, SH, MS.I . Adapun narasumber dan tema pemaparannya, antara lain: Ibrahim Senen, SH, LL.M (Dosen FH UAI/Lawyer Kepailitan)? Dr. Yusup Hidayat, MH. (Dekan Fakultas Hukum UAI)? Binziad Kadafi SH, LLM, Ph.D. (Anggota Komisi Yudisial RI) Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH. MLI (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Diakhir sambutannya, Dr. Hamdi, S.H., M.H mengungkapkan Selain mengenalkan dan membudayakan pemanfaatan data putusan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendongkrak apresiasi komunitas hukum dan masyarakat pada umumnya terhadap capaian MA dan lembaga peradilan di bawahnya di bidang keterbukaan informasi dan sistem elektronik, serta untuk mendorong penguatan metode analisa putusan sebagai salah satu instrumen yang mendukung konsistensi putusan, khususnya di bidang perkara hukum ekonomi dan komersial. Turut hadir dalam acara tersebut, Binziad Kadafi, SH LLM Ph.D, Anggota Komisi Yudisial RI, Rahmat Bagja, SH, MH, Ketua Bawaslu RI, Prof. Dr. Asep Saefuddin, M.Sc, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Julian Bowel, Political Counsellor mitra pembangunan kami dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign and Trade/DFAT), Peter Riddle Carre Deputy Team Leader Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), Dr. Yusuf Hidayat,S.Ag., M.H, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, pejabat eselo 2 di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi dan para Ketua Pengadilan Negeri sekitar Jabodetabek yang turut hadir langsung di sini ataupun melalui daring dan para undangan lainnya. (Humas) by ZenoRSS04.Okt.2023

Mahkamah Agung Selenggarakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung menyelenggarakan upacara Hari Kesaktian Pancasila, pada hari Senin, 2 Oktober 2023, bertempat dihalaman depan Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara no 9-13 Jakarta Pusat, dengan Pembina Upacara yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H Pada upacara Hari Kesaktian Pancasila, diawali dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina Upacara yg diikuti oleh seluruh peserta upacara, dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pembukaan Undang " Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pembacaan Ikrar Kesaktian Pancasila, dan diakhiri dengan pembacaan doa. Upacara ini diikuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, para Pejabat Fungsional, para pegawai, dan para pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.(Humas) by ZenoRSS02.Okt.2023

Ketua Mahkamah Agung Lepas Ketua Kamar Pidana

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melepas Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Dr. Suhadi, S.H., M.H. pada 29 September 2023 di ruang Conference Centre,gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Suhadi merupakan pria kelahiran Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, 19 September1953.Tahun ini, Suhadi tepat berusia 70 tahun, maka sesuai Peraturan yang ada, mulai 1 Oktober 2023 mendatang ia memasuki usia pensiun,tugasnya sebagai Hakim Agung selesai sudah. Suhadi telah menghabiskan waktu kurang lebih 43 tahun untuk berbakti kepada dunia peradilan. Karirnya sebagai hakim dimulai pada 1 November 1979. Profesi hakim pernah membawanya bertugas ke beberapa daerah di Indonesia, di antaranya ia pernah bertugas sebagai Ketua maupun Wakil di beberapa Pengadilan Negeri (PN), di antaranya yaitu PN Dompu, PN Manna, PN Takengon, PN Sumedang, dan lainnya.Puncak karirnya sebagai hakim ia raih yaitu saat ia dilantik sebagai hakim agung pada tanggal 9 November2011. Selain bertugas sebagai Hakim, Suhadi juga ditugaskan sebagai salah satu pimpinan di Mahkamah Agung. Pada tahun 2018, Suhadi dilantik menjadi Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Selain itu Suhadi juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung. Kecakapannya berorganisasi membawa Suhadi dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) selama dua periode yaitu periode 2016-2019 dan 2019-2022. Gelar akademik Suhadi antara lain, Sarjana hukum diperolehdari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakartatahun 1978, gelar magister ilmu hukum dari Universitas STIHIBLAM tahun 2002 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dariUniversitas Padjajaran Bandung tahun 2015. Prof. Syarifuddin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Suhadi atas dedikasinya kepada dunia peradilan. Dalam sambutannya ia menyatakan Suhadi merupakan hakim karir yang terkenal gigih, tegas, dan berintegritas. Ia menyatakan bahwa ia akan merasa kehilangan dan sedih atas purnabaktinya Suhadi. Pada kesempatanpelepasan tersebut ia mengungkapkan bangga dan bahagia bisa melepas Suhadi. Kebanggan itu dikarenakan Suhadi bisa melepas tugasnya dengan akhir yang baik, sehat, dan tanpa cela. Menurutnya, bisa lulus dengan tanpa cela, tanpa cacat merupakan prestasi gemilang. Hal tersebut merupakan harapan semua hakim. Pada saat yang sama, orang nomor satu di Mahkamah Agung itu juga memohon maaf kepada Suhadi jika selama bersama baik dalam urusan kedinasan maupun pribadi terdapat kesalahan pada ucapan maupuntindakan. Selamat memasuki masa pensiun, semoga Pak Suhadi dan istri bisa menikmati masa-masa pensiun dengan sehat dan bahagia bersama anak, cucu, dan keluarga besar, ujarnya. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, dan lainnya. (azh/RS/photo:Adr) by ZenoRSS30.Sep.2023

Asean Judicial Knowledge Exchange Di Filipina

Manila-Humas :"Kita telah mendapatkan banyak perspektif tentang penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya di Filipina dan Indonesia, melalui berbagai agenda diskusi dengan topik-topik spesifik yang akan berguna bagi kedua peradilan", demikian penggalan sambutan Hakim Agung Jupriyadi saat memimpin delegasi Indonesia bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Filipina, Alexander G. Gesmundo, 21 September 2023, di gedung Mahkamah Agung, Manila. Mantan Inspektur Badan Pengawasan ini juga menyampaikan apresiasi Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas berlangsungnya kegiatan ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung pada masa yang akan datang. Bermula di kota Tagaytay, tepatnya di Philippine Judicial Academy, rangkaian kegiatan ASEAN Judicial Knowledge Exchange dengan tema Pendekatan Berbasis Sensitivitas Terhadap Korban dalam Penanganan TPPO diselenggarakan sejak 18- 22 September 2023. Program ini merupakan kelanjutan dari program bertajuk sama yang diadakan sebelumnya di Indonesia pada akhir bulan Juli 2023. Apabila pada program sebelumnya para delegasi Hakim Filipina yang berkesempatan datang ke Indonesia, maka kali ini delegasi Hakim Indonesia berkesempatan datang ke Filipina. Setelah 2 hari berkegiatan di Tagaytay, kedua delegasi melanjutkan dan mengakhiri rangkaian kegiatan di Manila. Dalam pertemuan ini, kedua negara menyampaikan pengalaman terbaik dan tantangan penanganan perkara TPPO yang dikemas secara tematik. Pembicara dari kedua negara berada dalam satu panel. Para narasumber dari delegasi Indonesia adalah Nirwana (Ketua Pengadilan Tinggi Palu), Sriti Hesti Astiti (Hakim Yustisial Balitbangdiklatkumdil), Dodik Setyo Wijayanto (Hakim Yustisial Kepaniteraan), Rizkiansyah (Hakim Yustisial Biro Hukum Humas), dan Rosana Kesuma Hidayah (Hakim Yustisial Kepaniteraan) yang dalam satu sesi khusus bertugas sebagai penanggap. Selain itu delegasi Indonesia, mendapatkan kesempatan melihat praktik peradilan semu penyelesaian perkara TPPO yang dilakukan oleh delegasi Filipina. ASEAN-Australia Counter Trafficking mendukung penuh terlaksananya kegiatan ini. (rz / humas) by ZenoRSS29.Sep.2023

Webinar Kepemimpinan Hakim Perempuan Dan Peningkatan Keragaman Di Peradilan, Ketua Ma Imbau Agar Lebih Memperhatikan Keseimbangan Gender Dan Representasi Hakim Perempuan Dalam Kepemimpinan Badan Peradilan

Jakarta " Humas : Untuk mewujudkan peradilan yang inklusif tidak cukup sebatas dilakukannya penyesuaian terhadap layanan atau aksesibilitas di pengadilan. Lebih dari itu, kita juga membutuhkan pandangan para hakim yang inklusif, yang terbebas dari bias, stigma dan prasangka yang tanpa kita sadari dilekatkan pada individu dari kelompok masyarakat tertentu. Cara yang paling efektif untuk mewujudkan pandangan yang inklusif ini, adalah dengan meningkatkan keragaman dalam lingkungan pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan-pengadilan yang memiliki komposisi keragaman yang serupa dengan masyarakatnya, dipandang sebagai pengadilan yang ideal. Inilah yang saat ini sedang dirintis oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,dalam acara Webinar Kepemimpinan Hakim Perempuan dan Peningkatan Keragaman di Peradilan pada Rabu, 27 September 2023 di lantai 12 gedung Mahkamah Agung, yang dilaksanakan secara daring. Dirinya mengatakan, kita menghendaki komposisi yang lebih beragam dalam badan peradilan kita. Keseimbangan gender antara jumlah hakim laki-laki dan perempuan, serta representasi hakim perempuan dalam kepemimpinan pengadilan adalah salah satu aspek penting, meskipun bukan satu-satunya. Mari kita mulai dengan lebih memperhatikan keseimbangan gender dan representasi hakim perempuan dalam kepemimpinan Badan Peradilan, imbau KMA. Mantan Kepala Badan Pengawasan ini menambahkan, langkah pertama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dengan mengenali hambatan-hambatan yang mungkin dialami oleh para hakim perempuan dalam meniti karir di pengadilan. Untuk inilah, pada April hingga bulan Mei 2023 yang lalu, Mahkamah Agung melaksanakan survei persepsi tentang kepemimpinan hakim perempuan terhadap hakim di seluruh lingkungan peradilan, termasuk para hakim laki-laki. Hasil survei ini akan digunakan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan hakim perempuan untuk dapat mengambil peran kepemimpinan, melengkapi kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebelumnya, ujarnya. Prof. Syarifudin juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia yang melalui program-programnya termasuk melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), telah terus menyediakan dukungan bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia untuk mewujudkan akses keadilan dan peradilan yang inklusif melalui berbagai pendekatan yang sesuai. Webinar dalam rangkaian kunjungan kerja Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) di Mahkamah Agung ini dengan Narasumber; The Honorable Chief Justice Will Alstergren (FCFCOA), The Honorable Judy Ryan (FCFCOA), Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H (Hakim Agung MA), Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H (Wakil Ketua PT Bandung), Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.H (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau). Acara dihadiri para Pimpinan dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Craig Ewers Pimpinan AIPJ2, serta para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung. (enk/PN/photo:sno). by ZenoRSS28.Sep.2023