Beranda

Tentang Pengadilan

Layanan Publik

Layanan Hukum

Berita

Hubungi Kami

Reformasi Birokrasi

Beranda
logo
logo
Jam Kerja
Senin - Jumat : 08.00 - 16.30 WIB
Jam Layanan
Senin - Jumat : 08.30 - 15.00 WIB
Call Center Whatsapp
085641444494
INFO
     Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Batang Kelas II     Pelayanan Prima     Putusan Berkualitas!
Dirgahayu
SI BATANG SEJATI

Layanan Informasi Melalui Whatsapp

Dirgahayu
e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Eraterang
ERATERANG

merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada selama tersedia internet dan Phonsel Pintar (Smartphone)/Komputer. Jenis Surat Keterangan: Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Surat Keterangan Di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik, Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan / atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

Dirgahayu
HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2022

"Bangkit Bergerak Bersama Pancasila"

SIPP
Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Batang

E-court
E-COURT

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online(e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment) dan Pemanggilan (e-summons) serta persidangan ( e-litigation ) yang dilakukan dengan saluran elektronik.

POS BANTUAN HUKUM
POS BANTUAN HUKUM

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Kembang Desa
KEMBANG DESA
(KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)

Layanan Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa adalah layanan yang bertujuan memberikan kemudahan dan informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan di Jawa Tengah. Layanan yang dapat anda akses secara individu ataupun dapat melalui kantor Desa/Kelurahan di tempat anda.

Difabel
MENDUKUNG AKSESIBILITAS DIFABEL

Situs Pengadilan Negeri Batang memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.

previous arrow
next arrow


E-Court

Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik


Eraterang

Permohonan Surat Keterangan Secara Elektronik


Kembang Desa

Kemitraan Membangun Desa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah


SIPP PN Batang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara



Pengumuman
Sidang Tilang

Informasi Sidang Tilang di Pengadilan Negeri Batang


Awas dengan
SIWAS

Whistleblowing System


E-Berpadu

Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu

 

IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
Ipak-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
4-1.png
3-1.png
IPAK.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow
2.png
2.png
2.png
2.png
2.png
3.png
kritik-dan-saran.jpeg
kritik-saran-4.png
laporan-kinerja.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow
MAKLUMAT_web.jpeg
Shadow

JADWAL SIDANG PENGADILAN NEGERI BATANG

maklumat.jpeg
Shadow

KEGIATAN PENGADILAN

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Muda Hukum

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Muda Hukum

Jum’at 26 Mei 2023 Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH, MH melantik dan mengambil sumpah Bapak Adhitya Nugraha, SH.,MH sebagai... LEBIH LANJUT

Sosialisasi Pencegahan & Penyuluhan Kebakaran

Sosialisasi Pencegahan & Penyuluhan Kebakaran

Memasuki akhir pekan, pada hari Jumat 26 Mei 2023, Pengadilan Negeri Batang melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran yang dipandu lan... LEBIH LANJUT

Pengawasan  Reguler dan Pendampingan ZI

Pengawasan Reguler dan Pendampingan ZI

Pengadilan Tinggi Semarang melakukan Pengawasan Reguler dan Pendampingan ZI pada Pengadilan Negeri Batang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1... LEBIH LANJUT

Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ibu Suparti, SH

Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ibu Suparti, SH

Kamis, 11 Mei 2023 dilaksanakan Upacara Pengambilan Sumpah, Pelantikan, Jabatan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Batang yang baru yaitu Ibu Supa... LEBIH LANJUT

RAPAT DINAS BULANAN

RAPAT DINAS BULANAN

Batang, 8 Mei 2023. bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan rapat rutin bulan Maret dan April 2023. Ketua Pengadilan Neg... LEBIH LANJUT

WISUDA PURNA BAKTI PADA PENGADILAN NEGERI BATANG

WISUDA PURNA BAKTI PADA PENGADILAN NEGERI BATANG

[Batang] Jum'at 28 April 2023 Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang menyelenggarakan acara Pengantar Purna Bakti Pegawai Pengadil... LEBIH LANJUT

Halal Bihalal Keluarga Besar Pengadilan Negeri Batang

Halal Bihalal Keluarga Besar Pengadilan Negeri Batang

Batang, Rabu 26 April 2023 Memasuki hari pertama kerja setelah liburan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Pengadilan Negeri Batang megadakan acara ha... LEBIH LANJUT

APEL GELAR PASUKAN KETUPAT CANDI 2023 DAN PEMUSNAHAN MIRAS

APEL GELAR PASUKAN KETUPAT CANDI 2023 DAN PEMUSNAHAN MIRAS

Batang, 17 April 2023, Pimpinan dalam hal ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, Ibu Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. bersama Forum Komunikasi P... LEBIH LANJUT

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN REGULER TIM PENGAWAS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN REGULER TIM PENGAWAS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG…

  Batang,Tim Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri melakukan pengawasan dan Pemeriksaan Reguler pada Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 10 ... LEBIH LANJUT

Rapat Dinas Bulan Maret

Rapat Dinas Bulan Maret

Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Kegiatan Rutin Rapat Dinas Bulanan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertempat di Ruang Media Center Pengadi... LEBIH LANJUT

PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PENGADILAN NEGERI BATANG

PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PENGADILAN NEGERI BATANG

Selasa (21/03) bertempat di Ruang Media Center Pegadilan Negeri Batang, telah dilaksanakan pengambilan sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menja... LEBIH LANJUT

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan DPMPTSP Kabupaten Batang

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan DPMPTSP Kabupaten Batang

Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan publik Pengadilan Negeri Batang, maka pada hari Jumat, 10 Maret 2023, Ketua Pen... LEBIH LANJUT

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN DISABILITAS

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN DISABILITAS

Batang, 8 Maret 2023. Pengadilan Negeri Batang mengadakan Pelatihan dan Pendampingan Layanan Disabilitas dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Batang. ... LEBIH LANJUT

PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN SLB N BATANG

PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN SLB N BATANG

Batang, 8 Maret 2022 bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan SLB N Batang. Kerjasama ini ... LEBIH LANJUT

Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Negeri Batang

Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Negeri Batang

Selasa (07/03) bertempat di Ruang Media Center Pegadilan Negeri Batang, telah dilaksanakan pengambilan sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menja... LEBIH LANJUT

WISUDA PURNA TUGAS

WISUDA PURNA TUGAS

Selasa, 28 Februari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH memimpin Kegiatan Prosesi Wisuda Purna Tugas Kepala Sub Bagian ... LEBIH LANJUT

Rapat Dinas Bulan Februari

Rapat Dinas Bulan Februari

Jumat, 24 Februari 2023 Pukul 08.30 WIB Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Rapat Dinas Bulan Februari dan Penyerahan Piagam Penghargaan Tahun 2023 ... LEBIH LANJUT

Sosialisasi BPJS Kesehatan

Sosialisasi BPJS Kesehatan

Batang, 17 Februari 2023, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang berlangsung acara  Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional ... LEBIH LANJUT

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Sekretaris

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Sekretaris

Batang, Rabu (15/02/2023), bertempat di ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, dilaksanakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Sekr... LEBIH LANJUT

Penerimaan Mahasiswa PPL

Penerimaan Mahasiswa PPL

Batang, Senin, 16 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Batang Haryuning Respanti, SH.,MH melalui Hakim PN Batang Bapak Harry Suryawan, SH.,MKn, Dr. Di... LEBIH LANJUT

Rapat Dinas Bulan Januari 2023

Rapat Dinas Bulan Januari 2023

Batang, Jumat (20/01/2023) pagi bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, diadakan rapat dengan agenda Rapat Dinas Bulanan Januari 202... LEBIH LANJUT

Penandatanganan MoU E-Berpadu

Penandatanganan MoU E-Berpadu

Batang, 19 Januari 2023 Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Be... LEBIH LANJUT

Family Gathering Pengadilan Negeri Batang

Family Gathering Pengadilan Negeri Batang

Keluarga besar PN Batang melaksanakan family gathering di Kampung Kopi Banaran, yang berlokasi di Banaran Semarang, pada hari Sabtu 14 Januari 2023.Ac... LEBIH LANJUT

Khotmil Qur`an dan Pegajian Rutin

Khotmil Qur`an dan Pegajian Rutin

Batang 13 Januari 2023, Pengadilan Negeri Batang mengadakan Khotmil Qur`an dan pengajian rutin yang dihadiri oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri B... LEBIH LANJUT

Refleksi Kinerja

Refleksi Kinerja

Kamis, 12 Januari 2023 Pengadilan Negeri Batang menghadiri undangan rapat secara daring sesuai surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nom... LEBIH LANJUT

Sosialisasi Perubahan Penyusunan SKP Tahun 2022

Sosialisasi Perubahan Penyusunan SKP Tahun 2022

Batang, Sebagai tindak lanjut adanya perubahan peraturan terkait penilaian kinerja ASN ( SKP) yaitu Permenpan RB No. 6 Tahun 2022, Direktorat Sumber D... LEBIH LANJUT

Penandatangan MOU Pengadilan Negeri Batang T.A 2023

Penandatangan MOU Pengadilan Negeri Batang T.A 2023

Batang |9 Januari 2023 Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan penyelenggaraan Pos Ban... LEBIH LANJUT

Penandatangan Pakta Integritas

Penandatangan Pakta Integritas

Batang, 9 Januari 2023 bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, dilaksanakan Penandatangan Pakta Integritas oleh Hakim dan Aparatur P... LEBIH LANJUT

RAPAT DINAS BULAN DESEMBER

RAPAT DINAS BULAN DESEMBER

Batang – Jumat (23/12/2022) pagi bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, diadakan rapat dengan agenda Rapat Dinas Bulanan Desemer... LEBIH LANJUT

SOSIALASI IMPLEMENTASI SIASN

SOSIALASI IMPLEMENTASI SIASN

Batang, 15 Desember 2022 Pengadilan Negeri Batang mengadakan Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dilaksana... LEBIH LANJUT

Pelatihan/Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima (Excellent Service)

Batang (11/11/2022) Pengadilan Negeri Batang bersama Tim BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Batang mengadakan sosialisasi dan pelatihan service exc... LEBIH LANJUT

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN NASIONAL 2022

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN NASIONAL 2022

Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 08.00 WIB seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan bertempat di h... LEBIH LANJUT

RAPAT DINAS BULANAN

RAPAT DINAS BULANAN

Batang, Pada Jumat(04/11/2022) pagi bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, diadakan rapat dengan agenda Rapat Dinas Bulan Oktober ... LEBIH LANJUT

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94

Jum'at, 28 Oktober 2022. Bertempat di Halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Batang, dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 Tahun 2... LEBIH LANJUT

Pembacaan & Penandatanganan Pakta Integritas

Pembacaan & Penandatanganan Pakta Integritas

Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB, Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin langsung... LEBIH LANJUT

UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA

UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA

Batang, 1 Oktober 2022 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang Meilia Christina Mulyaningrum, SH. menjadi inspektur upacara pada peringatan hari kesakt... LEBIH LANJUT

PTSP PN BATANG 2023

PTSP PN BATANG 2023
MARS PENGADILAN NEGERI BATANG | Official Video
Hari jadi Pengadilan Negeri Batang ke 50 | Akselerasi Menuju Peradilan yang Modern
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (KABIRO HUMAS MA-RI)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN TANAH GROGOT)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN TANGGERANG)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN SLEMAN)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN TENGGARONG)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN PURWAKARTA)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN PROBOLINGGO)
50 PENGADILAN NEGERI BATANG (PN PRAYA)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN PASARWAJO)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN PAINAN)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN KUALA TUNGKAL(
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN KEPANJEN)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN KARANGANYAR)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN JAKARTA SELATAN)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN BLITAR)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN BARABAI)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN BALE BANDUNG)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN DONGGALA)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN SANGGAU)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN NGAWI)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN METRO KELAS IB)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN Purwokerto)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN Banyumas)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN LUBUK LINGGAU)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN BUNTOK)
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (PN Dataran Hunipopu)
HAKIM : OFFICIUM NOBILE
PN Batang Badilum
Selamat dan sukses Panitera Pengadilan Negeri Batang
LIVE - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Batang
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Batang
LIVE - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Muda Perdata Penagdilan Negeri Batang
Sidang Pidana Elektronik di Pengadilan Negeri Batang
Apel Pagi Pengadilan Negeri Batang
Rapat Bulan Oktober di Pengadilan Negeri Batang.
Selamat dan Sukses Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Pelatihan DIfabel di Pengadilan Negeri Batang
Praktek Kerja Mahasiswa IAIN Pekalongan di Pengadilan Negeri Batang
Praktek Kerja Mahasiswa Praktek IAIN Pekalongan di Pengadilan Negeri Batang.
Pelaksanaan Qurban di Pengadilan Negeri Batang
Audit Internal Semester I Tahun 2021 Pengadilan Negeri Batang
Pengadilan Menyapa Warga
Selamat Idul Fitri 1442 H Pengadilan Negeri Batang
Pengadilan Negeri Batang Mendukung Rutan Batang Raih WBBM Tahun 2021
Pengadilan Negeri Batang mendukung pelaporan SPT secara online
Rapat Dinas Pebruari Pengadilan Negeri Batang
KEMBANG DESA, EDISI IZIN MENGUNJUNGI TAHANAN
Pendaftaran Perkara Perdata Secara Manual
Zona Integritas Pengadilan Negeri Batang
Dibalik Layar Video Zona Integritas Pengadilan Negeri Batang 2020
Hari Anti Narkotika Internasional 2020
DIBUANG SAYANG, DIBALIK LAYAR PEMBUATAN MARS PENGADILAN NEGERI BATANG
MARS PENGADILAN NEGERI BATANG (official video)
MARS PENGADILAN NEGERI BATANG
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Batang 2020
PN Batang - Kemudahan berperkara melalui Ecourt
Pengadilan Negeri Batang
Profil PN Batang
PTSP PN BATANG
PENGADILAN NEGERI BATANG 2018

GALLERY FOTO KEGIATAN

PEGUMUMAN
Pengumuman
Zitting Plaats
Rekap Hasil Seleksi
Apel Senin Pagi
Rapat Dinas
previous arrow
next arrow
 
PEGUMUMAN
PEGUMUMAN
Pengumuman
Pengumuman
Zitting Plaats
Zitting Plaats
Rekap Hasil Seleksi
Rekap Hasil Seleksi
Apel Senin Pagi
Apel Senin Pagi
Rapat Dinas
Rapat Dinas
previous arrow
next arrow
  1. BERITA MA RI
  2. PENGUMUMAN MA RI
  3. KEPUTUSAN MA RI
  4. BADILUM

Lepas Ketua Pt Tanjungkarang Dan Ketua Pt Bengkulu, Kma Ungkap Purnabakti Mengajarkan Arti Sebuah Pengabdian

Jakarta-Humas : Momentum purnabakti mengajarkan kita semua akan arti sebuah pengabdian. Dalam pengabdian, kita menemukan tujuan hidup, merasakan kepuasan yang mendalam, dan memberikan makna yang lebih besar dalam kehidupan kita. Seiring bertambahnya usia, kita semakin menyadari, bahwa hidup kita yang sementara ini tidak patut kita sia-siakan. Sebab ada misi yang hendak Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan agar kehadiran kita di dunia ini memiliki makna. Demikian disambaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam wisuda purnabakti Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) dan Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu) secara virtual, pada hari Rabu, 31 Mei 2023, bertempat diruang Kusumaatmadja lantai 14, gedung Mahkamah Agung. Lebih lanjut, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H mengatakan Bapak Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum telah mendedikasikan hidupnya selama 40 tahun, demikian juga Bapak Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum telah mengabdi selama 38 tahun, dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara di lembaga yudikatif. Tentunya, amat banyak ujian dan cobaan selama menempuh jalan pengabdian tersebut. Dibutuhkan loyalitas ekstra dan mental yang kokoh agar dapat menjalaninya dengan penuh integritas. Berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan terkadang harus meninggalkan istri, anak dan keluarga tercinta. Belum lagi godaan yang datang silih berganti selama memangku jabatan, sebab jabatan hakim memang sarat dengan tantangan dan bujuk rayu yang dapat meruntuhkan integritas. Namun Bapak berdua berhasil melewati semua ujian tersebut, hingga Bapak berdua sukses menutup masa pengabdian dengan bersih tanpa sedikit pun meninggalkan catatan hitam. Mantan Ketua Kamar Pengawasan menyatakan Keikhlasan adalah tekad bahwa kita benar-benar bekerja di jalan Tuhan. Inilah tameng yang akan melindungi setiap hakim dari penyelewengan dalam menjalankan tugas. Keikhlasan lah yang selalu membekali setiap hakim dengan kesadaran, bahwa tanggung jawab jabatan yang ia emban pada akhirnya bukanlah kepada atasan tempat ia bekerja, bukan pula kepada pemerintah, tapi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Zat Yang Maha Adil dan Bijaksana, yang nama-Nya ia sucikan dalam sumpah dan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekali lagi, keikhlasan dalam bekerja, itulah kunci yang akan mengantar seorang Hakim menuju gerbang keberhasilan di akhir masa pengabdiannya, ujar Ketua Mahkamah Agung. Diakhir sambutannya Guru Besar Universitas Diponegoro berharap masa purnabakti yang akan kita jalani menjadi masa-masa yang penuh berkah. Di masa itu, kita punya waktu yang lapang untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita, punya waktu yang cukup untuk memperbaiki apa yang salah, melengkapi apa yang kurang, sehingga babak akhir dari episode kehidupan kita, dapat kita capai dengan husnul khatimah. Inilah hikmah yang terkandung dalam munajat yang kerap dilantunkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya: Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, dan jadikan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan jadikan sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu dengan-Mu. (Hadits Riwayat al-Thabrani). Acara wisuda Purnabakti ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamh Agung Bidang Yudisial, Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung serta para undangan lainnya. (Humas) by ZenoRSS31.Mei.2023


300 Kepala Desa Dan Lurah Seluruh Indonesia Mengikuti Ajang Paralegal Academy

Jakarta-Humas: Paralegal Academy merupakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Kepala Daerah dan Lurah dalam menyelesaikan sengketa atau advokasi. Ajang Paralegal Academy diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Ham bekerja sama dengan Mahkamah Agung. dari 765 peserta yang mendaftar, 565 peserta yang lulus seleksi administrasi, dan akhirnya diumumkan sebanyak 300 peserta yang berhasil melewati tahap seleksi audisi. Paralegal Academy diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala desa/lurah dalam menyelesaikan konflik yang ada di desanya. Selain itu kepala desa/lurah juga diharapkan memiliki keahlian/skill yang mumpuni untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan di desanya serta memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam penyusunan peraturan desa. Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Sobandi, S.H., M.H dalam pembukaan Paralegal Justice Academy, Senin, 29 Mei 2023, bertempat dibolroom Discovery Hotel Ancol. Lebih lanjut, Dr. Sobandi mengatakan Mahkamah Agung menyambut baik pelatihan Paralegal Academy ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan perhatian kami agar setiap konflik yang timbul di masyarakat dapat diupayakan dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa memasuki ranah litigasi. Penyelesaian konflik secara kekeluargaan di antara para pihak tentunya dapat menghasilkan berbagai opsi penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bahkan hal ini juga sejalan dengan asas restorative justice ketika penyelesaian konflik secara kekeluargaan tersebut melibatkan semua pihak termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ataupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan semula. Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum menyatakan Paralegal adalah satu diantara solusi yang dapat diwujudkan. Keterlibatan masyarakat sebagai Paralegal yang dapat memberikan layanan hukum dan bantuan hukum di masyarakat adalah bagian dari mewujudkan hadirnya Negara Hukum ditengah-tengah masyarakat. Apalagi Paralegal yang sehari hari dikenal, dibutuhkan, dan berada di masyarakat. Seperti kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya. Sehingga, membentuk Paralegal yang berlatar belakang kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya sebagai Non Litigation Peacemaker adalah wujud nyata pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia, ujar Widodo Ekatjahjana. Diakhir sambutan, Mantan Ketua Pengadilan Denpasar mengharapkan kepala desa/lurah mampu menjadi wadah konsultasi bagi warganya yang berhadapan dengan hukum, serta mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi, salah satunya dengan mengedepankan asas restorative justice, tanpa perlu melibatkan penegakan hukum melalui jalur litigasi. Penegakan hukum secara litigasi diharapkan menjadi solusi terakhir ketika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat ditempuh. Acara Paralegal Academy, juga dihadiri oleh Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN serta para undangan lainnya (Humas) by ZenoRSS30.Mei.2023


Kepala Biro Perlengkapan Ma Membuka Kegiatan Mentorship Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Tahun Anggaran 2023

Bekasi - Humas : Kegiatan Mentorship Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Tahun Anggaran 2023ini bertujuan untuk memberikan best practice ataupun panduan bagi seluruh pengadilan terkait yang melaksanakan pembangunan/renovasi gedung dan sarana prasarana pengadilan demi mendukung pemerataan access to justice atau pemerataan layanan peradilan sekaligus pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung, Dr. Rosfiana, S.H., M.H pada acara Mentorship Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Tahun Anggaran 2023, pada Senin, 29 Mei 2023 di Hotel Ibis Bekasi. Seperti yang diketahui bersama, pembangunan gedung dan sarana prasarana di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya telah melalui beberapa tahapan dan capaian sebagai berikut: 1. Pada Desember 2022, Ketua Mahkamah Agung telah meresmikan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengoperasian 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru di Tanjung Pinang; 2. Pembangunan Gedung kantor baru TA 2022 sebanyak 30 satker; 3. Pembangunan Gedung kantor baru TA 2023 sebanyak 13 satker; 4. Pemenuhan sarling berupa pos jaga, rumah genset, pagar, landscape, jalan dan pendingin ruangan; dan 5. Renovasi Gedung Kantor dan Rumah Negara di beberapa pengadilan. Lebih lanjut Karo Perlengkapan menambahkan, keseluruhan proses pembangunan dan renovasi ini telah melalui beberapa proses yang melibatkan sejumlah aplikasi pendukung. Pada tahap perencanaa dimulai dengan menggunakan aplikasi SAKTI ( Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Setelah itu, diumumkan di aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan). Untuk pengadaannya dan pelaksanaannya menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), dan aplikasi e-Prima. Selanjutnya, untuk monitoring kegiatan pelaksanaannya, diminta untuk mengisi aplikasie-SADEWA pada fitur Pengadaan Barang khususnya menu Evaluasi Pengadaan, sudah melakukan pengisian sesuai riilnya dengan demikian Biro Perlengkapan akan mudah memantau perkembangan kegiatan pembangunan maupun renovasi tersebut, sehingga dapat dievaluasi dan jika ada kendala dapat dicarikan solusi yang terbaik, ujarnya. Karo Perlengkapan berharap, satuan kerja untuk dapat terus berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan UKPBJ agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat guna. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini, dimulai tanggal 29 Mei s.d 31 Mei 2023, diikuti oleh PPK dan KPA dari 40 satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang melakukan tender konstruksi Tahun anggaran 2023. Acara tersebut di hadiri plt. Kepala Biro Keuangan, Dedi Waryoman, S.Sos., M.H, dan Kepala Biro Perencanaan H. Sahwan, S.H., M.H. (enk/PN/photo: ims). by ZenoRSS30.Mei.2023


Ketua Kamar Perdata Ma: Hukum Ekonomi Sangat Dinamis

Surabaya-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kamar Perdata menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Senin, 29 Mei 2023 di hotel Double Tree Surabaya. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas permasalah niaga yang ada dalam praktek peradilan di Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia. Ia melanjutkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelesaian perkara-perkara niaga dan menghindari disparitas putusan. Ia menyatakan bahwa hukum ekonomi itu sangat dinamis. Cepat berubah mengikuti perubahan pada masyarakat dan zaman. Inilah gambaran kompleksitas hukum ekonomi. Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi sehingga bisa memberikan putusan yang konsisten, tegas Hakim Agung asal Bali tersebut. Ia menambahkan bahwa FGD ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan Mahkamah Agung. Sebelumnya, pada tahun 2022 lalu, acara serupa sukses dilaksanakan di Semarang. Dari pertemuan tersebut lahir satu buku yang bisa dijadikan referensi para hakim niaga dalam memutus perkara niaga di seluruh Indonesia. Harapannya, I Gusti Agung Sumanatha menambahkan, FGD kali ini juga akan melahirkan kebijakan yang bisa dijadikan referensi para hakim dalam memutus perkara niaga, sehingga ada konsistensi putusan. Hadir dalam FGD ini para narasumber yaitu para Hakim Agung seperti Syamsul Maarif, S.H. L.L.M., Ph.D., Dr. Hamdi, S.H,. M.Hum., Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Panitera Muda Perdata Khusus Agus Subroto, S.H., M.Hum. Acara ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri atas para hakim, panitera, panitera muda dari Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia Dalam kesempatan yang sama, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. menyatakan bahwa perbedaan pelaksanaan FGD kali ini dengan yang sebelumnya adalah pelibatan Panitera dan Panitera muda niaga. Sebelumnya, FGD hanya diikuti oleh para hakim niaga dari seluruh pengadilan niaga di Indonesia. Namun, karena menyadari bahwa panitera dan panitera muda pengadilan niaga juga memiliki peran penting dalam perkara niaga ini karena mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk menerima pendaftaran perkara kepailitan, PKPU dan HKI, maka mereka harus dilibatkan dalam FGD ini, terang Rahmi. Sebagai informasi pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dalam kompetensi peradilan umum. Pengadilan niaga memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara-perkara PKPU, HKI, dan perkara sengketa komersial lainnya. Di Indonesia ada di lima Pengadilan Niaga 1. Pengadilan Niaga DKI Jakarta 2. Pengadilan Niaga Semarang 3. Pengadilan Niaga Surabaya 4. Pengadilan Niaga Makassar, dan 5. Pengadilan Niaga Medan. Acara yang didukung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung ini turut dihadiri pula oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. Kresna Menon, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., dan lain-lain. (azh/RS/photo:IP) by ZenoRSS29.Mei.2023


Gubernur Negara Bagian New South Wales Kunjungi Mahkamah Agung

Jakarta-Humas: Gubernur Negara Bagian New South Wales (NSW) Margaret Beazley dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kamis, 25 Mei 2023. Kunjungan mereka diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. di ruang kerjanya. pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H.,Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM.,Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Tim Pembaruan Dr. Aria Sujudi S.H., L.L.M., dan Astriani, S.H., MPPM., serta Asisten Ketua Mahkamah Agung Cecep Mustafa, S.H., L.L.M, Ph.D. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik, perdagangan dan hubungan antar masyarakat NSW dengan Indonesia. Selain itu, kunjungan ini bertujuan juga untuk menegaskan bahwa hubungan orang-ke-orang, pertukaran pendidikan dan budaya sama pentingnya dengan hubungan bilateral seperti hubungan bisnis dan ekonomi. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan senang dan bahagia dengan kunjungan Gubernur dan rombongan. Menurutnya hubungan Indonesia terutama Mahkamah Agung dengan Australia sudah lama terjalin dan memberikan dampak yang positif. Salah satunya yaitu dengan saling bertukar informasi terkait penerapan sistem hukum di kedua negara, memberikan pelatihan, dan saling berkunjung untuk melihat secara langsung penerapan sistem hukum di negara masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar pengalaman selama masa pandemik. Gubernur Margaret yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim menyatakan bahwa pandemik membuat pengadilan di NWS meningkatkan penggunaan IT dalam proses penyelesaian perkara. Di New South Wales pandemi merupakan masa-masa yang sangat menantang. Semuanya dilakukan dari rumah, termasuk penyelesaian kasus oleh para hakim. Untuk itu, di kami ada pengadilan elektronik. Kami berusaha sebaik mungkin menyelesaikan segala macam perkarasecara elektronik, hanyasaja, banyak hakim senior yang terbatas dalam menggunakan peralatan elektronik tersebut, ujar Margaret. Senada dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mahkamah Agung bahkan sebelum pandemi sudah mengaplikasikan pengadilan elektronik. Pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia difasilitasi untuk mengaplikasikannya dengan baik, karena hal tersebut terbukti membuat pelayanan lebih cepat dan transparan. Ketika masa-masa pandemi, peradilan elektronik di Indonesia semakin ditingkatkan. Bahkan, ketika pandemi sudah selesai, banyak pengadilan yang masih menggunakannya, karena dinilai lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, terangnya. Ia menambahkan bahwa Mahkamah Agung berkomitmen untuk memfasilitasi pengadilan-pengadilan yang bermasalah dengan ITnya. Karena ia melihat manfaat dari ITini sangat bagusbagi proses penyelesaian perkara dan memudahkan masyarakat pencari keadilan. MEDIASI SEBAGAI BUDAYA Pada kesempatan yang bernuansa akrab tersebut, kedua belah pihak bertukar pengalaman penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara. Di New South Wales Mediasi menjadisalah satu sistem yang diprioritaskan. Hakim-hakimnya dilatih dengan serius agar bisa menangani kasus-kasus melalui mediasi. Mediasi menjadi pilihan utama dalam sistem peradilan di SouthWales. Proses berperkara di South Wales sangat mahal, semakin panjang sebuah perkara maka akan semakin banyak juga biaya yang harus dikeluarkan, untuk itu masyarakat lebih memilih mediasi. Mediasi menjadi win win solution. Di South Wales mediasi berjalan sesuai dengan harapan, terang Dennis Wilson, mediator dan arbiter internasional terakreditasiSouth Wales yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Budaya mediasi, tambah Dennis,tidak hanyadilakukan oleh mediator, namun memang dinaungi oleh institusi, ada mandat, dan regulasi. Di Indoensia, Prof. Syarifuddin menjelaskan, mediasi diwajibkan pada perkara perdata, hanya saja hasilnya masih sangat rendah. Ia mengharapkan mediasi di Indonesia bisa berjalan dengan sebaik-baiknya agar perkara yang harus diselesaikan di Mahkamah Agung bisa berkurang. Sebelum acara berakhir kedua pihak saling bertukar cindera mata dan foto bersama. (azh/RS/photo:Sno) by ZenoRSS26.Mei.2023


Inventarisasi Dan Koreksi Pencatatan Atas Bmn Guna Persiapan Rkbmn Tahun 2025

Jakarta-Humas:Menyikapi hasil penelahaan RKBMN Tahun 2024 pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan surat a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Kekayaan Negera Nomor S-4/MK.6/2023 tanggal 9 Januari 2023 hal Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2024 pada Mahkamah Agung RI, sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKBMN Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, dengan ini disampaikan: 1. Masing-masing Kuasa Pengguna Barang agar melakukan Inventarisasi Mandiri atas BMN berupa: - Tanah Bangunan Gedung Kantor Permanen; - Bangunan Gedung Kantor Permanen; - Pagar Permanen; - Bangunan Gedung Negara Lainnya; - Tanah Rumah Negara Golongan I dan Golongan II; - Rumah Negera Golongan I dan Golongan II; - Kendaraan Dinas Jabatan; - dan Kendaraan Dinas Operasional. Hasil inventarisasi menggambarkan kondisi riil masing-masing BMN seperti baik, rusak ringan dan rusak berat. 2.Bangunan Gedung Kantor Permanen, Pagar Permanen dan Bangunan Gedung Negara Lainnya yang memiliki beberapa NUP dengan lokasi dan fungsi yang sama agar dilakukan koreksi pencatatan menjadi satu NUP untuk memudahkan perhitungan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). 3. Tanah dan/atau Rumah Negara Golongan I dan Tanah dan/atau Rumah Negara Golongan II yang tidak sesuai peruntukannya dilakukan koreksi pencatatan sebagai berikut: a. Tanah dan/atau Rumah Negara Golongan I yang tidak ditempati oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris dilakukan koreksi pencatatan menjadi Tanah dan/atau Rumah Negara Golongan II sesuai dengan Tipe Rumah Negara. b. Tanah dan/atau Rumah Negara Golongan II yang ditempati oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris dilakukan koreksi pencatatan menjadi Tanah dan/atau Rumah Negara Golongan I sesuai dengan Tipe Rumah Negara. c. Tipe Rumah Negara disesuaikan dengan kelas pengadilan, jabatan dan/atau aparatur yang menempati. 4. Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat yang telah berumur 5 (lima) tahun sejak tanggal perolehan dapat dialihfungsikan menjadi kendaraan operasional jika dibutuhkan. 5. Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua dilakukan koreksi pencatatan menjadi Kendaraan Dinas Operasional. 6. Kendaraan Dinas Operasional yang telah melebihi SBSK sesuai dengan PMK 172/PMK.06/2020, agar mengajukan usulan penghapusan. 7. Hasil dari Inventarisasi Mandiri atas BMN tersebut, agar di koordinasikan dengan KPKNL setempat dan melaporkan hasilnya ke Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI. Terkait dengan teknis koreksi hasil dari inventarisasi dapat menghubungi Marwendi Putra (081374944220), Fany Widia (081319876100), Yudi Cahyadi (087824306064), dan M. Sam Umar Wiraharja (081293928218). Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Unduh TTE INVENTARISASI DAN KOREKSI PENCATATAN.pdf Unduh LAMPIRAN I.pdf Unduh LAMPIRAN II.pdf Unduh LAMPIRAN III.pdf Unduh LAMPIRAN IV.pdf Unduh LAMPIRAN V.pdf Unduh LAMPIRAN VI.pdf Unduh LAMPIRAN VII.pdf Unduh LAMPIRAN VIII.pdf Unduh LAMPIRAN IX.pdf by ZenoRSS31.Mei.2023


Penyampaian Pagu Indikatif Ta 2024

Jakarta-Humas: Berdasarkan surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI, Nomor S- 287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, Mahkamah Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp11.155.491.136.000,- (Sebelas triliun seratus lima puluh lima milar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No 809/SEK/OT.01.1/4/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pagu Indikatif Mahkamah Agung TA 2024 Per Program Per unit Eselon 1, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Alokasi Pagu Indikatif merupakan pagu awal sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 2. Satuan kerja pengadilan dapat mengunduh matrik Pagu Indikatif dan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Anggaran TA 2024 dengan petunjuk penggunaan yang dapat dilihat pada menu tutorial dan regulasi pada aplikasi e-IPLANS; 3. Berdasarkan Pagu Indikatif tersebut, satuan kerja melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) TA 2024 dengan cara migrasi data awal Tahun Anggaran 2023 tanpa melakukan validasi data dan approve KPA; 4. Penyusunan RKA-K/L TA 2024 untuk belanja operasional pegawai berdasarkan aplikasi GPP ter-update, sedangkan untuk belanja operasional barang berdasarkan matrik Pagu Indikatif; 5. Pengadilan Tingkat Banding memiliki kewenangan untuk mengkoordinir satuan kerja di bawahnya dalam menyusun RKA-K/L pada aplikasi SAKTI sesuai matriks Pagu Indikatif yang telah disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Anggaran TA 2024; 6. Batas akhir penyusunan RKA-K/L TA 2024 oleh masing-masing satuan kerja sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Unduh 1 Penyampaian Pagu Indikatif TA 2024.pdf Unduh 2 Pelaksanaan Penyusunan dan Pendampingan RKAKL Pagu Indikatif TA 2024 (1).pdf Unduh 3 Juknis_2024 updated 30 Mei 2023.pdf by ZenoRSS30.Mei.2023


Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023

Jakarta " Humas : Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 dan memperhatikan surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung Unduh Upacara Hari Lahir Pancasila 2023_sign.pdf by ZenoRSS29.Mei.2023


Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2023

Jakarta " Humas : Dalam rangka percepatan penyelesaian pembayaran biaya perjalanan dinas mutasi pejabat struktural kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, dengan ini kami minta kepada para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama agar berperan aktif dalam pengurusan pencairan biaya perjalanan dinas mutasi pejabat struktural yang berada di wilayahnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini: Unduh 1 Surat Edaran Biaya Mutasi Kesekretariatan.pdf Unduh 2 Daftar lampiran nama biaya mutasi.pdf Unduh 3 KP4.pdf Unduh 4 SURAT PERNYATAAN.pdf Unduh 5 SURAT PERMOHONAN.pdf Unduh 6 DATA SUPPLIER.pdf Unduh 7 SPTJM BIAYA MUTASI.pdf Unduh 8 TIBA BERANGKAT.pdf by ZenoRSS26.Mei.2023


Pembentukan Panitia Pelaksana Daerah Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2023

Jakarta " Humas : Sehubungan akan dilaksanakannya tahapan Assessment Center pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagimana Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 08/Pansel/Japati/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Tahapan Assessment Center Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2023, dengan ini diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini: Unduh Pembentukan Panitia Daerah.pdf by ZenoRSS26.Mei.2023


Surat Edaran Sekretaris Ma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi, Dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik Pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Mahkamah Agun

Jakarta " Humas : Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, telah dilakukan pengembangan fitur layanan kepegawaian berupa promosi mutasi kesekretariatan, pindah antar instansi, dan jabatan fungsional berbasis elektronik pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Berkenaan hal tersebut, disampaikan bahwa mulai tahun 2023: Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2023: Unduh SE_Sesma Nomor 1 Tahun 2023_sign.pdf by ZenoRSS10.Jan.2023


Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Dan Penggunaan Aplikasi Penerima Negara Bukan Pajak Aplikasi Pnbp Versi 2.0 Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya

Jakarta-Humas, Bahwa Dalam rangka mendukung terwujudnya tranparansi dan akuntabilitas penyelenggraan peradilan serta untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya . maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut : Unduh SK KMA PEMBERLAKUAN PENGUNAAN APLIKASI PNBP Versi 02.pdf by ZenoRSS31.Mar.2022


Sk Kma Nomor 239/kma/sk/xi/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-bima

Jakarta-Humas : Berikut disampaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic Budgeting Implementation, Monitoring, and Accountabillity (e-BIMA) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadi bawahnya. Unduh SK KMA e-BIMA.pdf by ZenoRSS30.Des.2021


Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Uu Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (uu Ite)

Jakarta-Humas, Suhubungan telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik pada tanggal 23 Juni 2021, maka suratnya kami sampaikan sebagai berikut : Unduh 01092021111314.pdf by ZenoRSS01.Sep.2021


Perma Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Jakarta " Humas : Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum Untuk lebih jelasnya, berikut Perma Nomor 2 tahun 2021 : Unduh Perma_Nomor_2_Tahun_2021.pdf by ZenoRSS02.Agu.2021


Kunjungan Kerja Dirjen Badilum ke Pengadilan Negeri Purwakarta

Melanjutkan rangkaian kegiatan pembinaan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jumat, 26 Mei 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H mengunjungi Pengadilan Negeri Purwakarta. Dirjen Badilum dan rombongan disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Darma Indo Damanik, S.H. M.Kn beserta jajaran pejabat dan pegawai. Pada kegiatan ini, Dirjen Badilum meninjau kegiatan operasional, termasuk meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penanganan berkas perkara dan meninjau studio podcast di Pengadilan Negeri Purwakarta. Beliau juga menyempatkan waktu berdiskusi dengan para pejabat dan pegawai tentang pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi di satuan kerja. by ZenoRSS30.Mei.2023


Kunjungan Kerja Dirjen Badilum ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Ciamis dan Pengadilan Negeri Banjar

Dalam rangka pemantauan pelayanan pada pencari keadilan dan kinerja aparat peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. pada hari Jumat, 19 Mei 2023 melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Ciamis dan Pengadilan Negeri Banjar. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada para pegawai yang memberikan pelayanan keadilan di wilayah Jawa Barat. Dalam kunjungan ini Dirjen Badilum dan Rombongan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Gutiarso, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Vivi Purnamawati, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Wahyu Setioadi, S.H. Dirjen Badilum memantau operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tiap pengadilan. Para pimpinan pengadilan didampingi pejabat dan pegawai kemudian berkesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mereka dengan Dirjen Badilum, terutama mengenai pelayanan pencari keadilan di satuan kerja masing-masing. by ZenoRSS30.Mei.2023


Bersama BKN dan Sekretariat Negara, Ditjen Badilum Lakukan Penyelesaian Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Sebagai bentuk komitmen pelayanan pada para pejabat dan pegawai pengadilan di satuan kerja, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya memastikan proses pengurusan pensiun bagi mereka yang memasuki masa purnabakti dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Dalam pelaksanaan tugas ini, Ditjen Badilum menyelenggarakan rapat pelaksanaan penyelesaian proses Pensiun sebagai PNS dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (SETNEG). Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Mercure Cikini Jakarta pada hari Rabu s.d. Sabtu, 24 Mei s.d. 27 Mei 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dr. Lucas Prakoso SH, M. Hum. dan bertujuan untuk mempercepat pelaksanan proses pensiun dan penyerahan hak bagi pegawai purnabakti. by ZenoRSS29.Mei.2023


Bersama Badan Pengawasan MARI, Ditjen Badilum Lakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada pengadilan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan dan mengukur pelaksanaan layanan. Karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melaksanakan Evaluasi SAKIP dengan mengundang para sekretaris pengadilan tinggi seluruh Indonesia pada hari Kamis, 25 Mei 2023. Kegiatan ini menghadirkan pemateri para auditor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, yaitu Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., M.Ak. dan Imam Purnomo , S.E., Ak. Dalam pemaparannya, pemateri mengingatkan pentingnya SAKIP, antara lain sebagai syarat dalam penilaian dalam Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu para pemateri juga mengingatkan dalam menentukan target kinerja, tiap satuan kerja harus tetap menerapkan prinsip SMART, yaitu Specific (terperinci) , Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Realistic (sesuai kenyataan), and Timely (tepat waktu). Setelah melakukan penyusunan target, maka satuan kerja perlu mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang diikuti dengan tindak lanjut atas temuan dan permasalahan yang dihadapi. by ZenoRSS25.Mei.2023


Dirjen Badilum Sampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Mahkamah Agung RI senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan pada pencari keadilan, dan tak lupa pula melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan ini. Pada hari Kamis, 25 Mei 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, SH, MH berkesempatan menyampaikan kuliah umum kepada para mahasiswa dan akademisi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, beliau membawakan materi "Perkembangan Praktik Hukum Acara Perdata di Pengadilan". Kuliah umum ini memaparkan capaian dan terobosan Mahkamah Agung, salah satu yang diuraikan adalah gugatan sederhana untuk perkara bernominal kecil, dan pelaksanaan e-Court, yang memungkinkan penyelesaian perkara perdata dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dirjen Badilum menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan akan memberikan kemudahan dalam setiap proses kerja, serta mendorong transparansi, sehingga terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme yang pada akhirnya akan menghasilkan penanganan perkara berkualitas. by ZenoRSS25.Mei.2023


HUBUNGI KAMI

Silakan hubungi Pengadilan Negeri Batang,
kami melayani dengan sepenuh hati.


Jl. Slamet Riyadi No. 5 Batang 51215
Telp. (0285) 391103 - 391106
Fax. (0285) 391106
Email : pn.batang at gmail.com

Peta Lokasi