Beranda

Tentang Pengadilan

Layanan Publik

Layanan Hukum

Berita

Hubungi Kami

Reformasi Birokrasi

Beranda
logo
logo
Jam Kerja
Senin - Jumat : 08.00 - 16.30 WIB
Jam Layanan
Senin - Jumat : 08.30 - 15.00 WIB
Call Center Whatsapp
085641444494
INFO
     Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Batang Kelas II     Pelayanan Prima     Putusan Berkualitas!
Dirgahayu
TRAINING SERVICE EXCELENT

UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI BATANG

Eraterang
ERATERANG

merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada selama tersedia internet dan Phonsel Pintar (Smartphone)/Komputer. Jenis Surat Keterangan: Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Surat Keterangan Di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik, Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan / atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

Dirgahayu
HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2022

"Bangkit Bergerak Bersama Pancasila"

SIPP
Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Batang

E-court
E-COURT

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online(e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment) dan Pemanggilan (e-summons) serta persidangan ( e-litigation ) yang dilakukan dengan saluran elektronik.

POS BANTUAN HUKUM
POS BANTUAN HUKUM

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Kembang Desa
KEMBANG DESA
(KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)

Layanan Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa adalah layanan yang bertujuan memberikan kemudahan dan informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan di Jawa Tengah. Layanan yang dapat anda akses secara individu ataupun dapat melalui kantor Desa/Kelurahan di tempat anda.

Difabel
MENDUKUNG AKSESIBILITAS DIFABEL

Situs Pengadilan Negeri Batang memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.

previous arrow
next arrow


E-Court

Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik


Eraterang

Permohonan Surat Keterangan Secara Elektronik


Kembang Desa

Kemitraan Membangun Desa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah


SIPP PN Batang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara


Pengumuman Sidang Tilang

Informasi Sidang Tilang di Pengadilan Negeri Batang


Awas dengan
SIWAS

Whistleblowing System

IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
Ipak-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
4-1.png
3-1.png
IPAK.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow
2.png
2.png
2.png
3.png
kritik-dan-saran.jpeg
kritik-saran-4.png
laporan-kinerja.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

JADWAL SIDANG PENGADILAN NEGERI BATANG

maklumat.jpeg
Shadow

KEGIATAN PENGADILAN

Pelatihan/Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima (Excellent Service)

Batang (11/11/2022) Pengadilan Negeri Batang bersama Tim BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Batang mengadakan sosialisasi dan pelatihan service exc... LEBIH LANJUT

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN NASIONAL 2022

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN NASIONAL 2022

Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 08.00 WIB seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan bertempat di h... LEBIH LANJUT

RAPAT DINAS BULANAN

RAPAT DINAS BULANAN

Batang, Pada Jumat(04/11/2022) pagi bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, diadakan rapat dengan agenda Rapat Dinas Bulan Oktober ... LEBIH LANJUT

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94

Jum'at, 28 Oktober 2022. Bertempat di Halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Batang, dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 Tahun 2... LEBIH LANJUT

Pembacaan & Penandatanganan Pakta Integritas

Pembacaan & Penandatanganan Pakta Integritas

Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB, Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin langsung... LEBIH LANJUT

UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA

UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA

Batang, 1 Oktober 2022 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang Meilia Christina Mulyaningrum, SH. menjadi inspektur upacara pada peringatan hari kesakt... LEBIH LANJUT

SOSIALISASI APLIKASI E-BERPADU

SOSIALISASI APLIKASI E-BERPADU

Batang | Kamis, 22 September 2022, Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang melakukan Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berka... LEBIH LANJUT

Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1443 H Tahun 2022

Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1443 H Tahun 2022

Berikut informasi jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1443 H Tahun 2022 LEBIH LANJUT

Rapat Dinas Bulan Mei

Rapat Dinas Bulan Mei

Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH memimpin rapat dinas bulan Mei yang dilaksanakan pada hari Jumat (20/5/2022).   Rapat... LEBIH LANJUT

Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-56 Kabupaten Batang Tahun 2022

Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-56 Kabupaten Batang Tahun 2022

Jum'at tanggal 8 April 2022. Ketua Pengadilan Negeri Batang Haryuning Respanti, SH., MH bersama dengan Forkopimda Kabupaten Batang mengikuti Upacara P... LEBIH LANJUT

Membangun Sinergi

Membangun Sinergi

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap pencari keadilan, Pengadilan Negeri Batang terus membangun sinergi dengan stakeholder terkait. Pad... LEBIH LANJUT

Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadilan Negeri Batang menjalani penilaian pelayanan terpadu satu pintu dari Pengadilan Tinggi Semarang pada Jumat, 12 Maret 2021. Adalah suatu k... LEBIH LANJUT

Perkenalan Kejari Batang

Perkenalan Kejari Batang

Kepala Kejaksaan Negeri berkunjung ke Pengadilan Negeri Batang. Kunjungan tersebut terjadi pada Rabu, 10 Maret 2021, setelah sebelumnya bertemu pada a... LEBIH LANJUT

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Batang 2020

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Batang 2020
Hari jadi Pengadilan Negeri Batang ke 50 | Akselerasi Menuju Peradilan yang Modern
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (KABIRO HUMAS MA-RI)
HAKIM : OFFICIUM NOBILE
Pelantikan & Pengambilan Sumpah /Janji PNS Aditya Pradana, A.Md
PN Batang Badilum

GALLERY FOTO KEGIATAN

Hari Sumpah Pemuda
Pakta Integritas
Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu
Apel Senin Pagi
pelantikan wkpn
Rapat Dinas
previous arrow
next arrow
 
Hari Sumpah Pemuda
Hari Sumpah Pemuda
Pakta Integritas
Pakta Integritas
Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu
Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu
Apel Senin Pagi
Apel Senin Pagi
pelantikan wkpn
pelantikan wkpn
Rapat Dinas
Rapat Dinas
previous arrow
next arrow
  1. BERITA MA RI
  2. PENGUMUMAN MA RI
  3. KEPUTUSAN MA RI
  4. BADILUM

Aksi Nyata Mahkamah Agung Terhadap Warga Peradilan Dan Warga Cianjur Yang Terkena Dampak Gempa Di Cianjur

Cianjur-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. mengunjungi Cianjur pada Selasa, 29 November 2022. Kunjungan ini merupakan aksi nyata dari kepedulian Mahkamah Agung terhadap warga peradilan dan warga Cianjur yang terdampak gempa. Pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar TUN, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung,Kepala Biro Hukum dan Humas, Ketua Umum IKAHI, Ketua Umum Dharmayukti Karini, dan lainnya. Pada kempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung bertemu langsung dengan warga peradilan yang terdampak gempa. Rombongan juga meninjau langsung gedung pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Agama Cianjur yang terdampak gempa. Beberapa bagian bangunan Pengadilan Negeri Cianjur yang terdampak gempa adalah ruang sidang, ruang arsip, genting-genting yang menggeser bahkan hampir jatuh, dan tembok-tembok yang retak. Menyikapi hal tersebut, Pengadilan Negeri Cianjur memiliki ruang sidang sementara yang terbuat dari tenda. Mahkamah Agung bekerja sama dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Dharmayukti Karini memberikan bantuan berupa uang sejumlah kurang lebih 567 juta. Uang tersebut diberikan kepada warga peradilan dan warga Cianjur yang terdampak gempa. Untuk warga peradilan, bantuan diterima langsung oleh yang mereka yang terdampak gempa, sedangkan bantuan untuk warga Cianjur diwakili oleh Petuga dari Pemerintah Daerah Cianjur dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Cianjur. (azh/RS/photo:Sno) by ZenoRSS30.Nov.2022


Tutup Turnamen Tenis Beregu, Kma Sampaikan Lima Pesan Kepada Warga Peradilan

Semarang - Humas : Setelah enam (6) hari berlangsung Turnamen Tenis Beregu ke-19 oleh warga peradilan seluruh Indonesia, yang di mulai dari partai penyisihan sampai partai final, akhirnya secara resmi di tutup oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H pada Sabtu, 26 November 2022 di Lapangan Tenis DR. M. Sajoto, Universitas Negeri Semarang. KMA menyampaikan, ajang kompetisi seperti ini banyak memberikan manfaat, selain untuk mengukur kemampuan bertanding dari para pemain, juga menjadi sarana untuk melatih sportivitas dan kekompakan di antara warga peradilan. Sportivitas bukan hanya dibutuhkan pada saat berolah raga, namun juga dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas keseharian, karena dari prilaku yang sportif akan melahirkan pribadi yang jujur dan berintegritas, tuturnya. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman ini juga berpesan kepada seluruh warga peradilan agar di satuan kerja masing-masing; 1. Jaga integritas karena integritas akanmenyelamatkan kita semua dan lembaga kita tercinta dari segala gangguan dan rongrongan terhadap kemandirian lembaga peradilan; 2. Jaga kehormatan Korp, karena kehormatan Korp merupakan simbol dari marwah lembaga peradilan; 3. Jaga kekompakan, karena kekompakan akan membuat kita menjadi kuat dan kokoh; 4. Jaga kepedulian, karena dengan sikap saling peduli dan saling mengingatkan untuk kebaikan di antara sesama warga peradilan akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat mencoreng nama baik lembaga; 5. Jaga profesionalitas, karena dengan profesionalitas yang tinggi, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. "Lima pesan yang saya sebutkan tadi, tolong diingat dengan baik, disampaikan kepada rekan sejawat di tempat kerja dan dijalankan oleh kita semua, agar kita bisa meraih kembali kepercayaan publik", ujar Syarifuddin. Pria kelahiran Batu Raja ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pemain yang telah berhasil menjadi juara dalam turnamen kali ini dan berharap agar kemenangan yang telah diraih, tidak membuat cepat untuk berpuas diri, karena mempertahankan gelar juara, akan jauh lebih sulit ketimbang ketika meraihnya. Oleh karena itu, tetap berlatih dan terus mengasah diri, karena di turnamen selanjutnya kompetitornya akan lebih berat lagi, ungkapnya penuh semangat. Di akhir sambutannya, KMA menutup dengan berpantun: Lelahnya menunggu sambil berbaring Kini saatnya untuk bergegas Setelah seminggu kita bertanding Kini saatnya kembali bertugas Turnamen Tenis Beregu yang memperebutkan Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung ini diikuti 62 kontingen berasal dari 39 daerah yang tergabung dalam Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP). Selain Piala Ketua Mahkamah Agung dan uang pembinaan, Panitia juga menyediakan asuransi bagi para atlet selama pelaksnaan Turnamen. Acara penutupan yang berlangsung pukul 19.30 WIB ini, diwarnai dengan suasana riuh dan sportif seluruh yang hadir, saat diumumkan sebagai Pemenang Juara untuk kategori Beregu Putra; Juara I dari Peradilan Militer, Juara II Mahkamah Agung dan Juara III Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Untuk kategori Beregu Putri; Juara I Mahkamah Agung dan Juara II Peradilan Militer. Selamat kepada para pemenang, semoga prestasi baik ini tetap di pertahankan. (enk/rva/pn) by ZenoRSS27.Nov.2022


Mahkamah Agung Minta Masyarakat Ikut Awasi Peradilan

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung mengharapkan peran serta masyarakat dalam mengawasi peradilan beserta aparaturnya. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada para pegiat pemantau peradilan yang ikut mengawasi dan memberikan masukan-masukan, disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam acara bertajuk MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) Mendengar pada Selasa (23/11) pagi di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Ketua MA Muhammad Syarifuddin menyampaikan acara demikian dilakukan secara rutin, sehingga MA juga mendapatkan masukan bagaimana proses peradilan sesungguhnya terjadi di masyarakat. Hal demikian penting untuk sebagai bahan perbaikan, seluruh masukan akan dibahas secara internal untuk meningkatkan program-program pembaruan peradilan, sambungnya. MARI Mendengar kali ini mengundang para pegiat pemantau peradilan yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan. Koalisi tersebut terdiri dari bermacam organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian yang fokus terhadap dunia peradilan. Hadir dalam acara ini perwakilan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Masyarakat Pemantau Peradilan FHUI (MaPPI FHUI), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Dalam kesempatan ini MA sekaligus berkesempatan untuk menyampaikan tindakan-tindakan yang telah ditempuh sehubungan dengan penyidikan kasus dugaan penyuapan terhadap Hakim Agung dan pegawai Mahkamah Agung. Pada prinsipnya MA menyerahkan dan mendukung proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK. Beberapa tindakan yang sudah diambil di antaranya pemberhentian sementara aparatur yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka, pencopotan dari jabatan, dan rotasi dan mutasi untuk penyegaran di jajaran Kepaniteraan MA. Selain itu, juga dilakukan optimalisasi peran satuan tugas khusus pengawasan termasuk instalasi perangkat pengawasan serta perbaikan sistem informasi perkara di MA sehingga dapat mengelola perkara lebih transparan dan diandalkan untuk proses penanganan perkara. Secara spesifik dalam bidang pengawasan, MA dan Komisi Yudisial bersepakat akan melaksanakan pemeriksaan bersama. Sedang disiapkan mekanisme dan tata caranya, kata Ketua MA. Masukan Dari Koalisi Secara umum para pegiat pemantau peradilan menyampaikan apresiasi atas pembaruan peradilan yang dilaksanakan MA selama ini, yaitu antara lain adanya perbaikan mekanisme, peningkatan kapasitas hakim, dll. Meski belakangan masih ditemukanmasalah di lapangan, kata Julius Ibrani dari PBHI. Dirinya menyampaikan perlunya perbaikan aspek teknis jalannya peradilan sehingga para pihak menerima hak-haknya selama proses persidangan. Hal senada disampaikan oleh perwakilan dari LBH Masyarakat bahwa konsistensi pelaksanaan dan kepatuhan aparatur peradilan terhadap mekanisme yang sudah diatur dalam PerMA ataupun Surat Edaran MA. Perwakilan ICEL mengungkapkan harapan agar ada perbaikan mekanisme administrasi perkara termasuk eksekusi putusan. Zainal dari YLBHI menyampaikan kondisi peradilan yang bersih dapat ditempuh dengan pengawasan. Jadi sebagai bagian dari proses pengawasan, pengaduan masyarakat diharapkan ada feedback, sejauh mana laporan itu sudah direspon dan diproses. Bukan hanya disediakan saluran untuk menyampaikan pengaduannya. Senada dengan hal tersebut, Liza Farihah dari LeIP menyampaikan pengawasan hakim memerlukan sinergi MA dengan KY. Lebih daripada itu untuk menghindari hal-hal yang buruk terulang kembali, diperlukan penguatan mekanisme dan syarat untuk mutasi dan promosi. Dirinya mengusulkan adanya pemeriksaan laporan harta kekayaan dalam proses promosi. Dalam pertemuan tersebut, MA turut mengundang Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata. Dirinya memberikan apresiasi terselenggaranya acara di mana MA mengundang unsur masyarakat sipil untuk menampung masukan. KY selalu komitmen untuk membangun sinergitas dengan MA, tuturnya. (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung) by ZenoRSS24.Nov.2022


Ma Raih Penghargaan Juara 1 Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan Untuk Kelompok K/l Dengan Jumlah Satuan Kerja Di Atas 100 Satuan Kerja

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung menerima penghargaan juara 1 katagori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan untuk Kelompok Kementerian / Lembaga dengan jumlah Satker lebih dari 100 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Penghargaan anugerah ini, diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H dalam acara Anugrah Reksa Bandha, pada hari Rabu, 23 November 2022, bertempat digedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Anugrah Reksa Bandha diberikan kepada K/L dan stakeholders berprestasi dibidang pengelolaan aset dan lelang, yang terdiri dari lima katagori penghargaan dibidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan empat katagori dibidang lelang. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan atas kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara K/L dan para stakeholders disepanjang tahun 2022. Dengan diberikan penghargaan ini, Menkeu berharap K/L dapat terus bekerja sama dalam menjaga dan mengelola kekayaan negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Sebagaimana kebijakan yang berlaku, BMN merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pemerintah, penopong roda pemerintahan, pelayanan publik serta pemerataan ekonomi nasional. BMN akan dapat dirasakan manfaatnya dan akan turus tumbuh seiring dengan tumbuhnya perekonomian bangsa. (Humas) by ZenoRSS23.Nov.2022


Ma Menggelar Focus Group Discussion Dan Pembinaan Hakim Niaga

Dalam rangka meningkatkan Pengetahuan Hakim Niaga dibidang Kepalitan/PKPU dan Hak Kekayaan Intlektual, Ketua Kamar Perata memandang Perlu untuk melaksanakan acara Focus Discussion Group (FGD) untuk seluruh hakim Niaga guna membahas permasalahan perkara niaga (Kepailitan/PKPU dan Hak Kekayaan Intlektual yang timbul dalam praktek peradilan). Kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 22 sd 25 November 2022 bertempat di Hotel GumayaSemarang yang di ikuti oleh hakim-hakim niaga dari perwaklian Pengadilan Niaga se Indonesia, baik hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat Banding, diantaranya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Juga Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kegiatan ini juga dihadiri oleh Hakim Agung dari kamar Perdata. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Kamar Perdata, yaitu Dr. I Gusti Agung Sumananta.,S.H.,M.H, yang dalam sambutannya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema diskusi. Menurut Beliau Sejak didirikannya Pengadilan Niaga pada tahun 1998 dan dibentuknya Pengadilan Niaga pada 5 Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia tahun 1999, telah terjadi banyak perkembangan baik di bidang teknologi dan maupun perkembangan di bidang hukum khususnya hukum bisnis. demikian juga dengan ragam perkara yang diajukan ke Pengadilan Niaga, terdapat peningkatan ragam permasalahan yang menjadi sengketa. Namun demikian terhadap perkembangan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan atau revisi peraturan perundang-undangan terkait. Demikian juga dengan peraturan perundang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dengan terjadi perkembangan teknologi maka terjadi perkembangan di bidang hukum bisnis, akan tetapi tidak diikuti dengan penyesesuaian ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan HAKI. Beberapa permasalah misalnya permohonan pernyataan atau permohonan PKPU terhadap Koperasi, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor, permasalahan renvoi prosedur, apa saja permasalahan yang dapat diperiksa melalui renvoi prosedur, kapan renvoi tersebut diajukan baru dapat dilakukan pemeriksaan dan banyak lagi. Demikian juga terdapat perbedaan persepsi terhadap ketentuan di bidang Kekayaan Intelektual, umpamanya transaksi digital terhadap barang-barang hasil pelanggaran HAKI, mengcover lagu tanpa mempertimbangkan hak moral pencipta maupun hak terkait, cara perhitungan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelanggara hak cipta dan sebagainya. Maka kegiatan yang di selanggarakan ini sangat penting guna menjawab tantangan zaman dan menyamakan persepsi di kalangan Hakim Peradilan Niaga, ungkap Dr. I Gusti Agung Sumananta. Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Dr. H. Zahrul Rabain.,S.H,.M.H, dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa Pengadilan niaga cukup banyak pengaduan masyarakat yang disampaikan ke bidang pengawasan oleh karena itu beliau meminta kepada Kepala Biro Perencanaan H. Sahwan.,S.H,.M.H peningkatan anggaran berkenaan dengan Pembinaan terhadap pengadilan Niaga. Selain itu beliau juga menyampaikan Kepada Seluruh Ketua dan Hakim Pengadilan Niaga untuk memahami tugas dan fungsinya serta hal-hal yang harus dilakukan dalam bidang tugas keniagaan, menjaga indevendensi dan jangan sampai di atur oleh pihak-pihak luar. (mrt/sf/rs) by ZenoRSS23.Nov.2022


Acara Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding baru dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung pada 5 Desember 2022, Sekretaris Mahkamah Agung mengundang para Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di seluruh Indonesia untuk mengikuti acara tersebut secara daring. Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Unduh SURAT_UNDANGAN_PERESMIAN_SECARA VIRTUAL.pdf by ZenoRSS30.Nov.2022


Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Agung Dengan Bpjs Kesehatan

Jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 2684/SEK/KS.00/11/2022 tanggal 23 November 2022, tentang Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Agung dengan BPJS Kesehatan Yang ditujukan kepada Yth; 1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini: Unduh upload web Tindak Lanjut Nota Kesepahaman antara MA dengan BPJS Kesehatan.pdf by ZenoRSS30.Nov.2022


Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Anggaran

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan upaya peningkatan kinerja dan kualitas penganggaran satuan kerja pengadilan dengan meningkatkan kompetensi dalam penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja untuk perbaikan tahun anggaran berikutnya. Maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara offline pada Rabu, 30 November 2022 di hotel Haris, Jakarta, dan secara online melalui zoom meeting. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Unduh Undangan Monev Sekretaris Eselon 1.pdf Unduh UND MONITORING DAN EVALUASI PROG DAN ANGG 30 NOV.pdf by ZenoRSS30.Nov.2022


Sk Kma No.337/kma/sk/xi/2022 Tentang Penetapan Tanggal Dan Tempat Peresmian Operasional Tiga Belas Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan Tiga Puluh Delapan Gedung Pengadilan Tingkat Pertama

Jakarta - Humas :Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: 337 / KMA / SK / XI / 2022tentang penetapan tanggal dan tempat peresmian operasional tiga belas pengadilan tingkat banding baru dan tiga puluh delapan gedung pengadilan tingkat pertama. Daftar terlampir. Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik tautandibawah ini : Unduh SK KMA_PERESMIAN_OPERASIONAL_PENGADILAN_TK BANDING_DAN_GEDUNG_PENGADILAN_TK_PERTAMA_2022.pdf by ZenoRSS29.Nov.2022


Perlakuan Rpl Untuk Menampung Biaya Proses Pada Laporan Pertanggungjawaban (lpj) Bendahara

Jakarta-Humas, Memperhatikan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND 1552/PB.3/2022 Tanggal 04 Nopember 2021 tentang Perlakuan RPL untuk Menampung Biaya Proses Lingkup Satuan Kerja Mahkamah Agung Pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Maka dengan ini kami sampaikan suratnya sebagai berikut : Unduh Data.pdf by ZenoRSS29.Nov.2022


Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Dan Penggunaan Aplikasi Penerima Negara Bukan Pajak Aplikasi Pnbp Versi 2.0 Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya

Jakarta-Humas, Bahwa Dalam rangka mendukung terwujudnya tranparansi dan akuntabilitas penyelenggraan peradilan serta untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya . maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut : Unduh SK KMA PEMBERLAKUAN PENGUNAAN APLIKASI PNBP Versi 02.pdf by ZenoRSS31.Mar.2022


Sk Kma Nomor 239/kma/sk/xi/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-bima

Jakarta-Humas : Berikut disampaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic Budgeting Implementation, Monitoring, and Accountabillity (e-BIMA) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadi bawahnya. Unduh SK KMA e-BIMA.pdf by ZenoRSS30.Des.2021


Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Uu Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (uu Ite)

Jakarta-Humas, Suhubungan telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik pada tanggal 23 Juni 2021, maka suratnya kami sampaikan sebagai berikut : Unduh 01092021111314.pdf by ZenoRSS01.Sep.2021


Perma Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Jakarta " Humas : Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum Untuk lebih jelasnya, berikut Perma Nomor 2 tahun 2021 : Unduh Perma_Nomor_2_Tahun_2021.pdf by ZenoRSS02.Agu.2021


Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jakarta-Humas , dalam rangka menjaga ruang digital yang bersih , sehat, beretika, produktif dan berkeadilan telah dilakukan pengkajian secara komprehnsif. maka dengan ini kami sampaikan Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021. Unduh HP0059.pdf by ZenoRSS21.Jul.2021


Audiensi Ditjen Badilum dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)

Pada Rabu, 30 November 2022, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Drs Wahyudin M.Si, melakukan audiensi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia berkaitan dengan hibah kegiatan peningkatan kemampuan hakim dalam penanganan perkara bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dengan Mahkamah Agung RI. Dari JICA, hadir Mr. Nobukazu Nishio " tenaga ahli JICA dan hakim dari Jepang dan didampingi Ms. Yukiko Mazawa (Project Coordinator JICA). Mr. Nishio merupakan ahli hukum pidata yang selama 10 tahun memiliki pengalaman menangani perkara perdata (civil case) terutama hak kekayaan intelectual di Pengadilan Tinggi Tokyo. Tujuan proyek kerjasama antara JICA dan Mahkamah Agung RI ini adalah: Meningkatkan kemampuan hakim terutama dalam hal penanganan HKI, salah satunya dengan training (pelatihan) seperti sudah disepakati dengan Mahkamah Agung dan training di Jepang yang direncanakan setiap tahun sekali, dengan keberangkatan terakhir pada Januari 2020. Menyediakan materi referensi termasuk case book untuk meningkatan kemampuan hakim. Buku ini berisi kasus-kasus yang pernah terjadi di Jepang berkaitan dengan kasus HKI. Saat ini JICA juga sedang membuat quide book proses penanganan perkara hak kekayaan intelektual, dengan progress 80% dan diharapkan tahun 2023 selesai. Dalam pertemuan ini Sekretaris Ditjen Badilum memaparkan tugas dan fungsi Ditjen Badilum, berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kualitas hakim, termasuk peningkatan kemampuan dalam penanganan kasus hak kekayaan intelektual (HKI). Sementara tu, JICA menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yang melibatkan hakim di pengadilan tinggi dan negeri. by ZenoRSS30.Nov.2022


Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ke Pengadilan Negeri Blora

"Jaga Integritas, jaga kekompakan, dan tetap bangun satker bersama." kurang lebih hal tersebut yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., di kala bertandang ke Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 November 2022. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum berkesempatan untuk memantau perkembangan dan kinerja layanan pada Pengadilan Negeri Blora. Kunjungan ini sekaligus sebagai bentuk perhatian terhadap Pengadilan Negeri Blora dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai salah satu pengadilan terjauh. by ZenoRSS29.Nov.2022


Pemantauan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.0.0

Lampiran File Description File size Downloads Pemantauan Update SIPP 5.0.0 4206 kB 4 by ZenoRSS28.Nov.2022


Usulan Program Layanan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Lampiran File Description File size Downloads 353_DJU_HK_00_1_11_2022 1268 kB 179 by ZenoRSS28.Nov.2022


Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ke Pengadilan Negeri Purwodadi

"Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah", tentunya kita sudah tidak asing dengan kalimat yang dilontarkan oleh Soekarno ini. Semangat ini terwujud dan disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. saat mengunjungi Pengadilan Negeri Purwodadi dalam salah satu kunjungan kerjanya pada tanggal 23 November 2022. Selain memberikan pembinaan kepada aparatur pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan meninjau langsung sarana, prasarana, serta kinerja dan pelayanan yang berlangsung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga berkesempatan untuk mengunjungi gedung pengadilan yang lama Di sana, tersimpan berbagai benda yang bernilai sejarah bagi pengadilan termasuk berkas-berkas perkara dengan kondisi yang masih terawat. by ZenoRSS24.Nov.2022


HUBUNGI KAMI

Silakan hubungi Pengadilan Negeri Batang,
kami melayani dengan sepenuh hati.


Jl. Slamet Riyadi No. 5 Batang 51215
Telp. (0285) 391103 - 391106
Fax. (0285) 391106
Email : pn.batang at gmail.com

Peta Lokasi