Beranda

Tentang Pengadilan

Layanan Publik

Layanan Hukum

Berita

Hubungi Kami

Reformasi Birokrasi

Beranda
logo
logo
Jam Kerja
Senin - Jumat : 08.00 - 16.30 WIB
Jam Layanan
Senin - Jumat : 08.30 - 15.00 WIB
Call Center Whatsapp
085641444494
INFO
     Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Batang Kelas II     Pelayanan Prima     Putusan Berkualitas!
Dirgahayu
PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS

Penandatangan Pakta Integritas Pengadilan Negeri Batang

Dirgahayu
MOU PENGADILAN NEGERI BATANG

Penandatangan MOU Pengadilan Negeri Batang dengan Layanan Penyedia Bantuan Hukum Terpilin T.A 2023

Eraterang
ERATERANG

merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada selama tersedia internet dan Phonsel Pintar (Smartphone)/Komputer. Jenis Surat Keterangan: Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Surat Keterangan Di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik, Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan / atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

Dirgahayu
HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2022

"Bangkit Bergerak Bersama Pancasila"

SIPP
Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Batang

E-court
E-COURT

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online(e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment) dan Pemanggilan (e-summons) serta persidangan ( e-litigation ) yang dilakukan dengan saluran elektronik.

POS BANTUAN HUKUM
POS BANTUAN HUKUM

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Kembang Desa
KEMBANG DESA
(KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)

Layanan Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa adalah layanan yang bertujuan memberikan kemudahan dan informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan di Jawa Tengah. Layanan yang dapat anda akses secara individu ataupun dapat melalui kantor Desa/Kelurahan di tempat anda.

Difabel
MENDUKUNG AKSESIBILITAS DIFABEL

Situs Pengadilan Negeri Batang memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.

previous arrow
next arrow


E-Court

Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik


Eraterang

Permohonan Surat Keterangan Secara Elektronik


Kembang Desa

Kemitraan Membangun Desa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah


SIPP PN Batang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara


Pengumuman Sidang Tilang

Informasi Sidang Tilang di Pengadilan Negeri Batang


Awas dengan
SIWAS

Whistleblowing System

IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
IKM-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
Ipak-Dibuat-dengan-PosterMyWall.jpeg
4-1.png
3-1.png
IPAK.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow
2.png
2.png
2.png
2.png
3.png
kritik-dan-saran.jpeg
kritik-saran-4.png
laporan-kinerja.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

JADWAL SIDANG PENGADILAN NEGERI BATANG

maklumat.jpeg
Shadow

KEGIATAN PENGADILAN

Penerimaan Mahasiswa PPL

Penerimaan Mahasiswa PPL

Batang, Senin, 16 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Batang Haryuning Respanti, SH.,MH melalui Hakim PN Batang Bapak Harry Suryawan, SH.,MKn, Dr. Di... LEBIH LANJUT

Penandatanganan MoU E-Berpadu

Penandatanganan MoU E-Berpadu

Batang, 19 Januari 2023 Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Be... LEBIH LANJUT

Family Gathering Pengadilan Negeri Batang

Family Gathering Pengadilan Negeri Batang

Keluarga besar PN Batang melaksanakan family gathering di Kampung Kopi Banaran, yang berlokasi di Banaran Semarang, pada hari Sabtu 14 Januari 2023.Ac... LEBIH LANJUT

Khotmil Qur`an dan Pegajian Rutin

Khotmil Qur`an dan Pegajian Rutin

Batang 13 Januari 2023, Pengadilan Negeri Batang mengadakan Khotmil Qur`an dan pengajian rutin yang dihadiri oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri B... LEBIH LANJUT

Refleksi Kinerja

Refleksi Kinerja

Kamis, 12 Januari 2023 Pengadilan Negeri Batang menghadiri undangan rapat secara daring sesuai surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nom... LEBIH LANJUT

Sosialisasi Perubahan Penyusunan SKP Tahun 2022

Sosialisasi Perubahan Penyusunan SKP Tahun 2022

Batang, Sebagai tindak lanjut adanya perubahan peraturan terkait penilaian kinerja ASN ( SKP) yaitu Permenpan RB No. 6 Tahun 2022, Direktorat Sumber D... LEBIH LANJUT

Penandatangan MOU Pengadilan Negeri Batang T.A 2023

Penandatangan MOU Pengadilan Negeri Batang T.A 2023

Batang |9 Januari 2023 Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan penyelenggaraan Pos Ban... LEBIH LANJUT

Penandatangan Pakta Integritas

Penandatangan Pakta Integritas

Batang, 9 Januari 2023 bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, dilaksanakan Penandatangan Pakta Integritas oleh Hakim dan Aparatur P... LEBIH LANJUT

RAPAT DINAS BULAN DESEMBER

RAPAT DINAS BULAN DESEMBER

Batang – Jumat (23/12/2022) pagi bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, diadakan rapat dengan agenda Rapat Dinas Bulanan Desemer... LEBIH LANJUT

SOSIALASI IMPLEMENTASI SIASN

SOSIALASI IMPLEMENTASI SIASN

Batang, 15 Desember 2022 Pengadilan Negeri Batang mengadakan Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang dilaksana... LEBIH LANJUT

PENGUMUMAN PENGADAAN PENYEDIA JASA POSBAKUM

PENGUMUMAN PENGADAAN PENYEDIA JASA POSBAKUM

P E N G U M U M A N PENGADAAN LANGSUNG PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI BATANG TAHUN ANGGARAN 2023 Berdasarkan amanat Pasal ... LEBIH LANJUT

Pelatihan/Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima (Excellent Service)

Batang (11/11/2022) Pengadilan Negeri Batang bersama Tim BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Batang mengadakan sosialisasi dan pelatihan service exc... LEBIH LANJUT

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN NASIONAL 2022

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN NASIONAL 2022

Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 08.00 WIB seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan bertempat di h... LEBIH LANJUT

RAPAT DINAS BULANAN

RAPAT DINAS BULANAN

Batang, Pada Jumat(04/11/2022) pagi bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang, diadakan rapat dengan agenda Rapat Dinas Bulan Oktober ... LEBIH LANJUT

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94

Jum'at, 28 Oktober 2022. Bertempat di Halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Batang, dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 Tahun 2... LEBIH LANJUT

Pembacaan & Penandatanganan Pakta Integritas

Pembacaan & Penandatanganan Pakta Integritas

Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB, Pengadilan Negeri Batang melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin langsung... LEBIH LANJUT

UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA

UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA

Batang, 1 Oktober 2022 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang Meilia Christina Mulyaningrum, SH. menjadi inspektur upacara pada peringatan hari kesakt... LEBIH LANJUT

SOSIALISASI APLIKASI E-BERPADU

SOSIALISASI APLIKASI E-BERPADU

Batang | Kamis, 22 September 2022, Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Batang melakukan Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berka... LEBIH LANJUT

Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1443 H Tahun 2022

Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1443 H Tahun 2022

Berikut informasi jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1443 H Tahun 2022 LEBIH LANJUT

Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-56 Kabupaten Batang Tahun 2022

Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-56 Kabupaten Batang Tahun 2022

Jum'at tanggal 8 April 2022. Ketua Pengadilan Negeri Batang Haryuning Respanti, SH., MH bersama dengan Forkopimda Kabupaten Batang mengikuti Upacara P... LEBIH LANJUT

Rapat Dinas Bulan Mei

Rapat Dinas Bulan Mei

Ketua Pengadilan Negeri Batang Ibu Haryuning Respanti, SH.,MH memimpin rapat dinas bulan Mei yang dilaksanakan pada hari Jumat (20/5/2022).   Rapat... LEBIH LANJUT

Perkenalan Kejari Batang

Perkenalan Kejari Batang

Kepala Kejaksaan Negeri berkunjung ke Pengadilan Negeri Batang. Kunjungan tersebut terjadi pada Rabu, 10 Maret 2021, setelah sebelumnya bertemu pada a... LEBIH LANJUT

Membangun Sinergi

Membangun Sinergi

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap pencari keadilan, Pengadilan Negeri Batang terus membangun sinergi dengan stakeholder terkait. Pad... LEBIH LANJUT

Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadilan Negeri Batang menjalani penilaian pelayanan terpadu satu pintu dari Pengadilan Tinggi Semarang pada Jumat, 12 Maret 2021. Adalah suatu k... LEBIH LANJUT

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Batang 2020

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Batang 2020
Hari jadi Pengadilan Negeri Batang ke 50 | Akselerasi Menuju Peradilan yang Modern
50 TAHUN PENGADILAN NEGERI BATANG (KABIRO HUMAS MA-RI)
HAKIM : OFFICIUM NOBILE
Pelantikan & Pengambilan Sumpah /Janji PNS Aditya Pradana, A.Md
PN Batang Badilum

GALLERY FOTO KEGIATAN

Penandatangan Pakta Integritas
Penandatangan MOU Posbankum
Zitting Plaats
Rekap Hasil Seleksi
Apel Senin Pagi
Rapat Dinas
previous arrow
next arrow
 
Penandatangan Pakta Integritas
Penandatangan Pakta Integritas
Penandatangan MOU Posbankum
Penandatangan MOU Posbankum
Zitting Plaats
Zitting Plaats
Rekap Hasil Seleksi
Rekap Hasil Seleksi
Apel Senin Pagi
Apel Senin Pagi
Rapat Dinas
Rapat Dinas
previous arrow
next arrow
  1. BERITA MA RI
  2. PENGUMUMAN MA RI
  3. KEPUTUSAN MA RI
  4. BADILUM

Kma : Sampai Pada Hari Terakhir Pengabdian, Sehat Adalah Nikmat Yang Luar Biasa

Jakarta - Humas : Purnabakti bukanlah akhir dari segalanya. Karena masa kedinasan hanyalah sebagian dari total pengabdian yang harus kita tunaikan sepanjang kehidupan.Purnabkti merupakan penanda paripurnanya pengabdian kedinasan seorang juru adil. Hal ini pula yang dijalani Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti. Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2023 dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Hakim Agung maupun Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Menghadiri acara Pengantar Purnabakti Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, pada Selasa 31 Januari 2023 di lantai 12 Gedung Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H, menyampaikan purnabakti merupakan momen kesyukuran.Sebab kesuksesan mencapai garisfinishpengabdian dengan sehat dan selamat merupakan nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang beruntung mencapai fase membahagiakan ini. Sebagian rekan kita ada yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Swt dalam usia yang relatif masih muda. Sebagian lagi ada yang diuji dengan penyakit, dan lain sebagainya. Alhamdulilah pak Andi Samsan sampai pada hari terakhir pengabdiannya, dalam kondisi sehat, itu adalah nikmat yang luar biasa yang didambakan setiap orang. Setiap tugas yang dilaksanakan dengan ikhlas akan berbuah ibadah, ujarnya. Atas nama Mahkamah Agung dan seluruh warga peradilan, KMA mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan dan pengabdian pak Andi Samsan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan. Terima kasih kepada pak Andi Samsan, yang telah bersama dengan kita mengabdi di lembaga yang kita cintai ini, semoga Alloh SWT senantiasa melindungi bapak sekeluarga. Dalam kesempatan yang sama Andi Samsan mengucapkan terimakasih atas kebersamaan selama ini telah menjalin hubungan persahabatan sesama warga peradilan. Dirinya juga menyampaikan bahwa selama menjalankan tugas 11 tahun di Mahkamah Agung sebanyak 7.150 jumlah perkara yang sudah di putus selama menjabat sebagai Hakim Agung. Pria kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan ini juga meminta maaf atas segala salah dan khilaf jika selama menjalankan tugas dan pengabdianya, ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Acara Pengantar Purnabakti ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Ketua Umum Dharma Yukti Karini, Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung beserta pengurus. Juga dihadiri secara daring oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung, serta Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama seluruh Indonesia. (enk/PN/photo:adr) by ZenoRSS31.Jan.2023


Sekretaris Mahkamah Agung Lantik 29 Pejabat Baru

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan 29 (dua puluh sembilan) pejabat struktural di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung pada Senin 30 Januari 2023 di gedung Mahkamah Agung Jakarta. Dalam sumpahnya, para pejabat baru tersebut berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Eselon Satu yaitu Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Selain itu, pelantikan ini turut hadir para pejabat eselon 2 pada Mahkamah Agung yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Umum, Sekretaris Panitera dan undangan lainnya. Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Citra Maulana, S.KOM., M.MSI. sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Sekretariat Kepaniteraan Muhammad Rio Ismail, S.T., M.H., M.M. sebagai Kepala Bagian Mutasi I pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi A. Adriyanti Akbar, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Perubahan Status pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Ulfah Apriani, S.E., M.AK. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring B pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Suroyo, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Keamanan Khusus pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Amir Mahmud, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Rohani dan Sosial pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Kapt. Satiman, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Keamanan Pimpinan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Wikan Santoso, S.KOM. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Ary Kuswantoro, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Hannan Tauqiefie, S.T. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Naskah Mutasi I pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Sunyoto, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Sertifikasi dan Angka Kredit pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Sutrisno, S.H.I. sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Rizqi Hendrawan, S.KOM. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Hilma Bahari Setya Pradja, S.E., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Penilaian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Nurul Ain Syahrina Rizkilia, S.HUM., M.B.A. sebagai Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Peradilan B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Syaiful Arif, S.H., M.SI. Sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Titi Suprapti, S.H., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring Penganggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Rustimah, A.MD., S.M., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Yovi Silfani, S.E., M.M.sebagai Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Rizqi Widi Feirdani, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Data pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Grace Maria, S.IP., M.E. sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Amanda Abidin, S.E., M.B.A. sebagai Kepala Sub Bagian Rencana dan Program I pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mila Karima, S.E., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Ida Ariani, S.E., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Novia Husein, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Taufik Faturohman, S.KOM. sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda Tata Usaha Negara pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Regi Hardelina, S.KOM. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Marni, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Mahkamah Agung pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi (azh/RS/Photo:Sno) by ZenoRSS30.Jan.2023


Perwakilan Mahkamah Agung Mengikuti Technical Working Group (twg) Bidang 5 Unodc Indonesia

Jakarta-Humas : Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Dr. Sudharmawatiningsih, S.H. M.Hum ditunjuk untuk mewakili Ketua Mahkamah Agung dalam kegiatan Technical Working Group (TWG) bidang 5 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Indonesia secara on line, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Acara diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi antara lain, Mahkamah Agung, Kemenkum HAM, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Bappenas, Kemenlu, Kemendagri, Kemensos, Kemenpora, KemenPPPA dan BNPT untuk membahas mengenai serangkaian rencana program kerja yang akan diselenggarakan oleh UNODC Indonesia. TWG bidang 5 fokus pada Sistem Peradilan Pidana. Hal yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 membahas mengenai sistem peradilan pidana yang saat ini berjalan di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, akuntabel dan dapat diakses oleh semua. Dr. Sudharmawatingsih, S.H., M.Hum. menyampaikan pandangan terkait dengan rencana program UNODC Indonesia antara lain memberikan masukan tentang program SPPTI (Sistem Peradilan Pidana berbasis Teknologi Informasi) yang saat ini sedang dikerjakan bersama oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkum HAM, Kemenkominfo dan BSSN, yaitu bahwa tujuan dari SPPTI adalah terwujudnya keterpaduan antar sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana, sebagai inovasi dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, ditambahkan pula mengenai crime prevention (pencegahan tindak pidana) dimana saat ini Mahkamah Agung sudah ada Pokja Perempuan dan Anak yang mengupayakan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara di peradilan. Perhatian khusus ialah mengenai hak anak terkait dengan upaya diversi, restorative justice dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Dimana terdapat aturan yang bertentangan dalam upaya diversi, yaitu apabila ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun sedangkan pelakunya adalah anak maka upaya diversi terancam tidak dapat dilakukan karena salah satu syarat dapat dilakukannya diversi adalah ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam hal implementasi perlindungan anak sebagai korban tindak pidana disamping PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Panitera Muda Pidana Khusus MA RI juga memberikan perhatian terhadap perlunya peningkatan kapasitas bagi pendamping anak, baik anak sebagai korban maupun pelaku, dimana pada saat ini, anak korban dan pelaku pada saat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan masih banyak ditemui anak korban dan pelaku faktanya tidak didampingi oleh pendamping, apakah dari PK Bapas, Peksos, orang tua maupun Penasihat Hukum, sehingga upaya untuk reintegrasi anak melalui program psiko medis, dan psiko sosial menjadi terganggu. Upaya pendampingan anak korban dan pelaku pada tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan sangat diperlukan dan hasil dari pendampingan tersebut berpengaruh terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim. Ditambahkan pula pandangan mengenai perspektif gender di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Meskipun Perma tersebut sudah ada sejak tahun 2017, akan tetapi masih banyak pihak yang belum memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut, sehingga beliau memberikan saran agar dalam rencana program kerja UNODC bidang 5 dimasukkan mengenai isu tersebut. UNODC maupun peserta TWG memberikan tanggapan yang positif dan antusias terhadap ide yang disampaikan oleh Panitera Muda Pidana Khusus MA RI dan akan dipertimbangkan sebagai program kerja UNODC di masa mendatang.(Humas) by ZenoRSS27.Jan.2023


Penerapan Demokrasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik

Jakarta - Humas: Pelatihan Mahasiswa Hukum dengan tema "Penerapan Demokrasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik", berlangsung pada Kamis, 26 Januari 2023 di Hotel Mercure Sabang Jakarta. Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), juga didukung oleh Australia Awards ini secara umum bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan praktikal kepada mahasiswa fakultas hukum tentang bagaimana mempertahankan haknya ketika berhadapan dengan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Keterlibatan mahasiswa fakultas hukum dalam pelatihan ini menjadi penting sebab mahasiswa mampu melakukan bentuk-bentuk perubahan secara langsung. Dengan sumber daya manusia yang banyak dan cukup, kehadiran mahasiswa sebagai generasi muda dapat membawa manfaat nyata bagi lingkungan disekitarnya. Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H.,M.H, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Australia Awards Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada ; Rizkiansyah dari Mahkamah Agung, Ilham Sanjaya dari Komisi Yudisial, dan Alfiana Qisthi dari AIPJ 2, untuk mendapatkan beasiswa kursus singkat ke Australia guna melihat langsung bagaimana partisipasi generasi muda terhadap isu-isu keadilan sosial. "Acara hari ini merupakan project yang digagas dari mereka sebagai para penerima beasiswa", ujarnya. Sobandi juga mengajak para mahasiswa yang yang hadir, untuk mencontoh dan bahkan melebihi apa yang telah dilakukan senior seniornya ini. "Saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi atas kerja cerdasnya sehingga acara ini dapat berlangsung". Lebih lanjut Mantan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ini mengatakan menyambut baik tema pelatihan ini. Hal ini relevan dengan keadaan saat ini dimana masyarakat semakin peduli dengan isu penegakan hukum. Dalam era demokrasi saat ini, kita sama-sama merasakan kontrol publik semakin kuat. Dari media sosial misalnya, kita membaca komentar-komentar netizen begitu tajam dan bahkan keras. Suara netizen kerap dianggap mewakili suara publik secara keseluruhan. Fenomena ini membuat pengambil kebijakan tidak bisa serta merta mengabaikan suara-suara netizen tersebut. Oleh karena itu prinsip partisipatif dalam pengambilan kebijakan menjadi penting untuk selalu diwujudkan. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang SDM, Hukum dan Litbang Koimisi Yudisial, Binziad Kadafi, S.H., L.LM., Ph.D menyambut baik acara Pelatihan terhadap mahasiswa ini untuk membicarakan kembali tentang letak sistem peradilan dalam kerangka demokrasi di negeri kita. Selain itu juga untuk mempertegas lewat diskusi-diskusi yang di fasilitasi oleh fasilitator yang berkompeten soal kontribusi sistem peradilan kita. Sementara itu, Craig Ewers, selaku Team Leader Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), dalam sambutannya mengapresiasi kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bersama dengan AIPJ2 dalam menyelenggarakan pelatihan ini, karena inisiatif ini dibentuk dalam kursus singkat AAI, didanai oleh Pemerintah Australia dan didukung oleh banyak lembaga dan organisasi Pemerintah Indonesia. Craig juga berterima kasih kepada PBHI yang telah bermitra dengan AIPJ2, keterlibatan PBHI dalam pelatihan ini sangat penting sebagai organisasi bantuan hukum yang aktif membantu kasus-kasus bagi kelompok miskin dan terpinggirkan, serta mengadvokasi reformasi peradilan pidana. Dirinya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa hukum dari berbagai universitas yang mengikuti pelatihan ini sebagai generasi penerus yang akan memimpin Indonesia di berbagai bidang. Pelatihan yang di ikuti oleh mahasiswa- mahasiswi Fakultas Hukum berbagai Perguruan Tinggi se-wilayah Jabodetabek ini juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya sosial media di era digitalisasi dan pembuatan konten yang efektif dan edukatif. Acara ini diihadiri pula oleh Duta Peradilan Indonesia. Sebagai fasilitator dalam pelatihan ini adalah Anita Wahid (Phd Student of Australia National University), Fiona Suwana, Ph.D. (Co-Course Designer & Leader, DFAT Australia Award Indonesia & QUT International Projects), Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional), Alfiana Qisthi (Manager for Criminal Justice Reform AIPJ2), Rizkiansyah (Hakim Yustisial Biro Hukum Humas MA RI) dan Ilham Sanjaya (Penata Kehakiman Ahli Muda KY RI). (enk/PN/photo:alif). by ZenoRSS27.Jan.2023


Ketua Ma Resmikan Peluncuran Portal Putusan Lingkungan Hidup

Jakarta-Humas: Pada 28 Juli 2022 yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui hak atas lingkungan hidup tersebut sebagai hak asasi manusia (HAM) melalui resolusi yang disahkan pada sidang tahunan Majelis Umum PBB ke-76. Dua dekade sebelumnya, melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Indonesia telah lebih dahulu memberikan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM. Dalam perkembangannya, Indonesia bahkan memberikan jaminan konstitusional bagi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat meresmikan portal putusan perkara lingkungan hidup pada kamis, 27 Januari 2023 di hotel Sultan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa pada praktiknya masih cukup besar tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Pemenuhannya kerap bersinggungan dengan upaya-upaya untuk memenuhi hak atas kesejahteraan serta penghidupan yang layak. Pengelolaan sumber daya alam seringkali dihadapkan pada risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang justru berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa berbagai instrumen, kerangka hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia telah mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif. Instrumen tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan. Termasuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen penegakkan hukum. Dalam hal ini, lembaga peradilan hadir dan mengambil peran untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atas perkara-perkara yang diterima pengadilan, dan mengupayakan putusan yang tidak hanya adil bagi masyarakat, tapi juga adil bagi lingkungan, jelas Hakim Agung asal Baturaja. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan baik di Indonesia, Mahkamah Agung sejak 2011 telah membentuk suatu sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup agar perkara lingkungan dapat ditangani oleh hakim yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang mumpuni. Inisiatif ini dilahirkan dalam kerangka kerja sama Mahkamah Agung dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada 2010 yang difasilitasi oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Hingga saat ini, sertifikasi hakim lingkungan terus mendapat dukungan pengajar materi, narasumber kelas panel ahli, maupun pemandu kegiatan observasi lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai hasil dari sertifikasi hakim lingkugan tersebut, total telah terdapat 1417 orang hakim alumni sertifikasi hakim lingkungan yang tersebar dalam berbagai wilayah dan tingkat peradilan di Indonesia. Melalui materi yang diberikan selama pelatihan, sertifikasi hakim lingkungan juga kian memperkuat penegakan dan pembaharuan hukum lingkungan. Pada Oktober 2022 yang lalu, untuk pertama kalinya terdapat putusan yang menggunakan perubahan iklim sebagai argumentasi utama dalam pertimbangan kasus. Putusan ini penting sebagai pembelajaran lembaga peradilan Indonesia untuk menyambut tren litigasi perubahan iklim yang tengah berkembang secara global. Dalam kesempatan ini saya hendak mengucapkan selamat kepada ICEL atas peluncuran portal putusan Indonesian Landmark Environmental Decision (I-LEAD). Portal putusan I-LEAD tersebut bermanfaat sebagai sarana pembelajaran bagi peserta sertifikasi hakim lingkungan, hakim, maupun masyarakat umum, untuk mempelajari isu dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara lingkungan hidup, kata Ketua Mahkamah Agung. Bagi Mahkamah Agung portal ini juga dapat digunakan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi sistem sertifikasi hakim lingkungan. Saya juga berharap agar Portal putusan I-LEAD tersebut dapat berkontribusi dalam pembangunan gagasan dan perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan di Indonesia. Hadir dalam acara ini yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas, para akademisi, para media, dan lain-lain(azh/RS/photo: Sno) by ZenoRSS26.Jan.2023


Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatanpada Mahkamah Agung Ri Tahun 2023

Humas-Jakarta: Dalam rangka percepatan penelesaian pembayaran biaya perjalanan dinas mutasi pejabatstruktural kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, dengan ini kami minta kepada para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding danSekretaris Pengadilan Tingkat Pertama agar berperan aktif dalam pengurusan pencairan biayaperjalanan dinas mutasi pejabat struktural yang berada di wilayahnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dokumen kelengkapan biava mutasi: a. Surat Permohonan yang ditandatangani pimpinan satuan kerja baru (format terlampir); b. KP4 (format terlampir); c. Fotokopi buku tabungan yang menunjukan identitas dan nomor rekening pegawai bersangkutan yang masih aktif; d. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000, - (format terlampir); e. Print out "laporan cek data supplier" dari aplikasi OMSPAN (format terlampir); f. Lembar ke 2 (dua) SPD yang sudah ditandatangani ole pejabat berwenang (format terlampir); g. Legalisir SK mutasi dan Surat Pernyataan Pelantikan; h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir); i. Bukti transportasi yang mencantumkan harga per orang (tiket pesawat/ kapal laut/ bus/ travel). 2. Pegawai yang surat keputusan mutasinya terbit pada tahun 2023, namun namanya tidak ada dalam lampiran surat, agar mengajukan pembayaran sesuai dengan poin 1; 3. Asli dokumen sebagaimana pada poin 1 wajib disimpan oleh Bagian Keuangan satuan kerja baru dan di scan warna untuk di unggah pada aplikasi biaya mutasi ole Bagian Keuangan melalui link http://tiny.cc/biayamutasi paling lambat tanggal 17 Februari 2023; 4. Pegawai yang tidak mengunggah kelengkapan dokumen biaya mutasi sebagaimana pada poin 1 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada poin 3, maka biaya mutasi tidak dibayarkan. informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Unduh 1 Surat Edaran Biaya Mutasi Kesekretariatan.pdf Unduh 2 Daftar lampiran nama biaya mutasi (2).pdf Unduh 3 KP4 (2).pdf Unduh 4 SURAT PERNYATAAN (2).pdf Unduh 5 SURAT PERMOHONAN (2).pdf Unduh 6 DATA SUPPLIER (3).pdf Unduh 7 SPTJM BIAYA MUTASI.pdf Unduh 8 TIBA BERANGKAT.pdf by ZenoRSS31.Jan.2023


Acara Pengantar Purnabakti Ym. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 115/SEK/KS.00/1/2023 tanggal 26 Januari 2023, tentang Acara Pengantar Purnabakti YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang ditujukan kepada Yth; 1. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 2. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini: Unduh Purnabakti WKMA Bidang Yudisial_sign.pdf by ZenoRSS31.Jan.2023


Penonaktifan (downtime) Sementara Layanan Internet Mahkamah Agung

Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 118/SEK/HM.02.3/1/2023 tanggal 26 Januari 2023, tentang Penonaktifan (Downtime) Sementara Layanan Internet Mahkamah Agung Yang ditujukan kepada Yth; 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretaris Mahkamah Agung; 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Urusan Administrasi di Tempat Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini: Unduh Penonaktifan (downtime) Sementara Layanan Internet Mahkamah Agung.pdf by ZenoRSS27.Jan.2023


Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu Serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, Xx, Dan Xxx Tahun Untuk Periode Tahun 2023

Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 107/SEK/KP.05.8/1/2023 tanggal 25 Januari 2023, tentang Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu Serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, Dan XXX Tahun Untuk Periode Tahun 2023 Yang ditujukan kepada Yth; 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan urusan Administrasi; 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Peratama di Tempat Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini: Unduh Surat Satya Lancana 2023 _sign.pdf by ZenoRSS27.Jan.2023


Pengumuman Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Tahun 2023

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan surat Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor PENG-4/PB.7 /2023 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, disampaikan hal sebagai berikut: 1. Salah satu syarat menjadi bendahara satuan kerja adalah PNS yang memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi; 2. Agar tidak terjadi kekurangan pegawai yang memiliki sertifikat BNT, satuan kerja segera menugaskan pegawainya untuk mengikuti pelaksanaan sertifikasi tersebut agar tidak KekuranganSDMyangbersertifikasiBNTmelaluihttps://simaspaten. kemenkeu.go.id/. 3. Dalam pelaksanaan pendaftaran, satuan kerja agar berkoordinasi dengan kantor KPPN setempat; informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) Unduh Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara.pdf by ZenoRSS26.Jan.2023


Surat Edaran Sekretaris Ma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi, Dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik Pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Mahkamah Agun

Jakarta " Humas : Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, telah dilakukan pengembangan fitur layanan kepegawaian berupa promosi mutasi kesekretariatan, pindah antar instansi, dan jabatan fungsional berbasis elektronik pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Berkenaan hal tersebut, disampaikan bahwa mulai tahun 2023: Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2023: Unduh SE_Sesma Nomor 1 Tahun 2023_sign.pdf by ZenoRSS10.Jan.2023


Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Dan Penggunaan Aplikasi Penerima Negara Bukan Pajak Aplikasi Pnbp Versi 2.0 Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya

Jakarta-Humas, Bahwa Dalam rangka mendukung terwujudnya tranparansi dan akuntabilitas penyelenggraan peradilan serta untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya . maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut : Unduh SK KMA PEMBERLAKUAN PENGUNAAN APLIKASI PNBP Versi 02.pdf by ZenoRSS31.Mar.2022


Sk Kma Nomor 239/kma/sk/xi/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-bima

Jakarta-Humas : Berikut disampaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic Budgeting Implementation, Monitoring, and Accountabillity (e-BIMA) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadi bawahnya. Unduh SK KMA e-BIMA.pdf by ZenoRSS30.Des.2021


Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Uu Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (uu Ite)

Jakarta-Humas, Suhubungan telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik pada tanggal 23 Juni 2021, maka suratnya kami sampaikan sebagai berikut : Unduh 01092021111314.pdf by ZenoRSS01.Sep.2021


Perma Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Jakarta " Humas : Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembagunan untuk kepentingan umum Untuk lebih jelasnya, berikut Perma Nomor 2 tahun 2021 : Unduh Perma_Nomor_2_Tahun_2021.pdf by ZenoRSS02.Agu.2021


Tunjukan Kekompakan dan Sportivitas, Ditjen Badilum FC Ikuti ASN Cup 2023 Melawan Mahkamah Agung FC

Sebagai bentuk kegiatan pembinaan jasmani, olahraga merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Salah satu bentuk olahraga yang cukup populer adalah sepak bola. Olahraga ini menjunjung tinggi kerja sama, kekompakan, dan sportivitas, hal ini pula yang ditunjukkan oleh Ditjen Badilum FC, perwakilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada saat mengikuti Turnamen ASN Cup Mahkamah Agung 2023. Pada tanggal 28 Januari 2023, tim Ditjen Badilum FC berkesempatan menghadapi Mahkamah Agung FC pada pertandingan pembuka. Sebelum pertandingan dimulai, turnamen dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Yang Mulia Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Bertempat di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, tim Ditjen Badilum FC bermain dengan kompak dan menunjukkan sportivitasnya dalam melawan tim dari Mahkamah Agung FC. Selain kedua tim tersebut, turnamen ini juga diikuti oleh perwakilan tim dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang, dan Pengadilan Negeri Karawang. by ZenoRSS31.Jan.2023


Jamin Kualitas dan Integritas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB, IA dan Pengadilan Tinggi

Panitera memiliki peran yang penting dalam jalannya penanganan perkara di pengadilan. Demi memastikan kualitas dan integritas dari panitera dalam proses promosi dan mutasi yang dilakukan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan proses seleksi uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap panitera pada pengadilan negeri kelas IB, IA, dan pengadilan tinggi pada hari Senin hingga Rabu, 30 Januari s.d. 1 Februari 2023. Bertempat di ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi oleh penguji lainnya, yaitu Sugiyanto, S.H. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI), Drs. Wahyudin, M.Si. (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum), Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum), dan Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum). Materi yang diujikan di antaranya: Kepemimpinan dan integritas; Kemampuan teknis hukum dan peradilan; Kode etik dan pedoman perilaku panitera; dan Administrasi dan layanan peradilan. by ZenoRSS30.Jan.2023


Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas

Lampiran File Description File size Downloads 135_DJU_OT_01_3_1_2023 247 kB 2 by ZenoRSS26.Jan.2023


Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif secara Online (daring)

Rabu, 25 Januari 2023, Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif secara Online (daring) selama 3 hari dari tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023 di lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2023. Acara ini resmi di buka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak H. Bambang Myanto, SH.,MH. Kegiatan ini di hadiri 40 peserta Hakim Wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Wilayah Pengadilan Kalimantan Utara. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini berharap agar Restoratif Justice pada Badan Peradilan Umum yang juga termasuk Program Nasional agar dilakukan serta di pertanggung jawabkan secara keseluruhan. Narasumber pada kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Akademisi (Ibu Dr.Eva Ahjani Zulfa.,S.H.,M.H),Kejaksaan (Ibu Dr.Erni Mustikasari.,S.H.,M.H), dan Wakil Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Ibu Dr.HJ.Diah Sulastri Dewi,S.H.,M.H). by ZenoRSS25.Jan.2023


Persiapkan Satuan Kerja Meraih WBK dan WBBM, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kerja Sama dengan Badan Pengawasan Berikan Pembekalan Pembangunan Zona Integritas

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu amanat bagi lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui pembangunan Zona Integritas yang konsisten dan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai lembaga yang menaungi pengadilan di lingkungan peradilan umum memiliki fungsi pembinaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memberikan pembekalan dan pendampingan persiapan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) secara daring pada hari Rabu, 25 Januari 2023. Bertempat di Ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan ini dibuka oleh sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh para pejabat eselon II. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat eselon III dan IV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta perwakilan dan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai narasumber menyampaikan mengenai poin-poin penting dalam penilaian internal. Selain itu, disampaikan pula mengenai timeline penting dalam proses PMPZI, serta diskusi terkait pertanyaan seputar PMPZI yang disampaikan oleh hadirin yang hadir secara daring. by ZenoRSS25.Jan.2023


HUBUNGI KAMI

Silakan hubungi Pengadilan Negeri Batang,
kami melayani dengan sepenuh hati.


Jl. Slamet Riyadi No. 5 Batang 51215
Telp. (0285) 391103 - 391106
Fax. (0285) 391106
Email : pn.batang at gmail.com

Peta Lokasi